“Ini sangat memilukan. Sri Rahayu sedang berjuang mati-matian mempertahankan nyawanya demi bekerja, tapi ironisnya tidak punya perlindungan BPJS. Ini jelas melanggar UU No. 24 Tahun 2011. Kelalaian ini bukan hanya administrasi, tapi bisa dipidana hingga 8 tahun penjara,” tegas Maruli, Senin (13/4/2026).
Pria yang pernah aktif di LBH Jakarta dan Yangon Justice Center Myanmar ini mengungkapkan, pihak keluarga sempat ditawari santunan sebesar Rp5 juta beserta sisa gaji. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah.
“Bagaimana mungkin menerima Rp5 juta, sementara biaya perawatan di rumah sakit diprediksi bisa tembus miliaran rupiah. Karena lalai mendaftarkan BPJS, maka 100% biaya harus ditanggung perusahaan. Gaji juga wajib dibayar dan tidak boleh ada PHK semena-mena,” seru Maruli.
Ia mendesak Dinas Tenaga Kerja segera turun tangan melakukan pemeriksaan dan penindakan hukum terhadap pengelola SPPG dan Yayasan Mutiara Kharisma Insani.
Desak Evaluasi Total, Pihak Yayasan Alihkan Komunikasi
Maruli juga meminta agar seluruh manajemen dapur MBG dievaluasi total, mulai dari sistem keselamatan kerja, jam kerja, hingga jaminan sosial.
“Jangan sampai ada lagi pekerja yang diperas tenaganya tapi dibiarkan tak berdaya saat tertimpa musibah. Saya akan kawal kasus ini sampai tuntas,” tegasnya.
