Menurut Shaleh, evaluasi pejabat bukan dimaksudkan sebagai upaya mencari kambing hitam. Sebaliknya, diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pejabat yang diberi amanah menjaga keamanan dan perdamaian di Aceh, benar-benar mampu menjalankan tugasnya dengan profesional, sensitif terhadap sejarah konflik Aceh, serta mampu membangun kepercayaan masyarakat.
“Aceh sudah terlalu mahal membayar harga sebuah konflik. Jangan biarkan kegagalan pengelolaan situasi hari ini menjadi awal dari lahirnya kembali ketegangan yang telah kita sepakati untuk akhiri.. Kami percaya Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perdamaian Aceh tetap menjadi fondasi, bukan sekadar kenangan,” kata Muhammad Saleh.(R)
