BANDA ACEH (MA) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Muda Seudang Aceh mengadakan diskusi publik tentang Arah Bangsa Aceh dengan tema “Platform Keadilan Ekologis”.
Di hadiri beberapa narasumber yang diundang. Direktur Walhi Aceh Ahmad Shalihin menjelaskan dalam paparannya bahwa keadilan ekologis itu tergantung dengan kebijakan-kebijakan dari politikus.
“Ketika semua ada itikad baik maka pengelolaan ekologis akan juga berjalan baik di Aceh, Namun yang kita lihat sekarang bahwa kerusakan lingkungan hutan tidak hanya disebabkan oleh aktivitas illegal tetapi juga aktivitas legal,” katanya kepada awak media, Minggu, (3/9).
Sebut, Salihin, misalnya pembangunan infrastruktur baik itu jalan, industri pertambangan sering sekali mengindahkan hutan karena sudah ada izin membangun dan izin tambang.
“kejahatan lingkungan termasuk kejahatan luar biasa karena dampaknya juga sangat luar biasa, coba diperhatikan saban tahun terjadi banjir di Aceh namun pemerintah tidak memberikan platform perbaikan, malah sibuk di penanggulangan karena ada dampak politis dibalik itu,” ungkapnya.
Pihaknya, berharap, untuk ke depan bagi calon-calon pemimpin muda, “minimal tidak menjadikan lingkungan hidup kita tidak lebih buruk dari sekarang dan tetap menjaga hutan bersama,” harapnya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
