Menteri Nusron Tekankan Keadilan dalam Keputusan Publik

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid
Rakor Regional KAHMI di Ternate

TERNATE (MA)– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya menempatkan keadilan sebagai dasar setiap kebijakan publik, khususnya di bidang pengelolaan tanah. Hal itu ia sampaikan dalam orasi kebangsaan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), di Kota Ternate, Maluku Utara, Sabtu (23/8/2025).

“Dalam konteks kita mengambil keputusan publik, yang paling penting itu adalah masalah keadilan. Pada kebijakan pertanahan, transformasi pengelolaan sumber daya harus diarahkan pada keadilan dan kemaslahatan bersama, agar pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat,” ujar Nusron.

BACA JUGA...  Puncak Grapella: Wisata Alam dan Nuansa Mistis di Aceh Selatan yang Memukau Hati

Ia menekankan, keadilan adalah kata kunci bukan hanya dalam kebijakan negara, tetapi juga dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Prinsip itu berlaku bagi siapa pun, baik pejabat publik maupun rakyat biasa.

“Kalau kita ingin bekerja dan berjuang secara konsepsional, mengedepankan idealisme di mana pun kita berpijak, apakah itu sebagai gubernur, menteri, DPR, atau rakyat, kata kunci yang kita perjuangkan adalah keadilan,” tegasnya.

BACA JUGA...  Hari Ke Tiga UN Berlangsung Lancar

Dalam orasi kebangsaannya, Nusron juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia tak lagi membutuhkan perdebatan soal latar belakang, melainkan kontribusi nyata untuk kemajuan bersama. “Kita sudah tidak lagi saatnya bicara dari mana asal kita, tapi yang paling penting adalah apa kontribusi kita untuk bangsa Indonesia ke depan. Lebih-lebih kalau kita bicara tentang konsepsi keislaman, yaitu menyentuh tiga sekaligus, yakni keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan,” pungkasnya.

Rakor Regional KAHMI di Ternate ini dibuka oleh Koordinator Presidium Nasional KAHMI sekaligus Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Turut hadir Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

BACA JUGA...  Aceh Utara dapat Bantuan Teknis Penyusunan RDTR, Mahyuzar: Terimakasih

Mengusung tema “Konsolidasi KAHMI untuk Indonesia”, forum ini menjadi ajang konsolidasi pemikiran dan silaturahmi kader HMI. Menteri Nusron hadir bersama Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia serta Kepala Kanwil BPN Maluku Utara Lalu Harisandi, beserta jajaran. (GE/RT/MW)