BANDA ACEH (MA)– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed, menyampaikan serangkaian gagasan penting dan kritik konstruktif terhadap situasi pendidikan nasional, khususnya di Aceh, dalam Seminar Peningkatan Kualitas Pendidikan Aceh yang digelar Sabtu malam, 28 Juni 2025, di Aula Dinas Pendidikan Aceh.
Di hadapan ratusan peserta yang terdiri dari kepala dinas, pimpinan lembaga pendidikan, dan organisasi profesi, Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar layanan, tetapi hak konstitusional setiap warga negara. “Pasal 5 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sudah jelas: setiap warga negara berhak mendapat pendidikan bermutu. Maka tidak boleh ada anak Indonesia yang tertinggal hanya karena lahir di pelosok atau berasal dari keluarga miskin,” tegasnya.
Dalam pidato yang hangat dan penuh semangat itu, Mu’ti menyentil persoalan ketimpangan kualitas pendidikan antara Jawa dan luar Jawa, termasuk Aceh. Menurutnya, dibutuhkan pembenahan menyeluruh yang berfokus pada transformasi pendekatan belajar. “Hari ini kita dihadapkan pada generasi yang hidup dalam pusaran distraksi digital. Maka pembelajaran harus lebih mendalam, menyentuh emosi, nilai, dan membentuk karakter, bukan semata-mata mengejar nilai rapor,” katanya.
Salah satu konsep yang diperkenalkan Mu’ti adalah tujuh kebiasaan baik pelajar, yakni: tidur tepat waktu, bangun pagi, ibadah teratur, olahraga, makan sehat, belajar konsisten, dan aktif bersosialisasi. Ia menyebut kebiasaan-kebiasaan ini sebagai benteng dari budaya malas gerak dan kecanduan gawai. “Kita harus menggeser orientasi dari sekadar prestasi akademik menuju kehidupan yang seimbang dan sehat,” ujarnya.
Pendidikan karakter, menurutnya, harus diperkuat melalui keterlibatan aktif para guru, terutama guru bimbingan konseling. Ia menyayangkan jika guru BK hanya dikenal sebagai ‘penegak disiplin’. “Guru BK seharusnya menjadi pembimbing yang dicintai, bukan ditakuti,” kata Mu’ti, seraya mendorong perubahan paradigma dalam tugas dan pendekatan guru terhadap murid.
Mu’ti juga menyinggung pentingnya penguatan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, pemanfaatan teknologi interaktif, serta revitalisasi sarana pendidikan. Ia mengungkapkan, pemerintah pusat tengah menyiapkan program nasional untuk pembenahan sekolah, yang diharapkan mampu diimplementasikan secara optimal di Aceh.
“Aceh memiliki keunggulan nilai—kebudayaan yang luhur, dan kehidupan religius yang mengakar. Tinggal bagaimana nilai-nilai ini diinternalisasi dalam sistem pendidikan kita. Saya optimis, Aceh bisa jadi contoh nasional,” pungkasnya.
Seminar yang berlangsung dalam suasana dialogis itu juga diisi sesi tanya jawab interaktif, dipandu langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A. Para peserta, mulai dari kepala sekolah hingga pengurus organisasi profesi, menyampaikan pandangan dan kegelisahan mereka terkait beragam persoalan dunia pendidikan.
Acara tersebut turut dihadiri Plt. Sekda Aceh, M. Nasir, S.IP, para pejabat eselon III dan IV, serta pimpinan instansi vertikal seperti Kepala BPMP, BGTK, dan Balai Bahasa. Hadir pula para kepala dinas pendidikan kabupaten/kota se-Aceh, serta unsur legislatif dan organisasi profesi seperti Ketua Komisi VI DPRA, Ketua PGRI Aceh, IGI, KOBAR-GB, MKKS, dan MKPS dari seluruh Aceh.
Seminar ini menjadi momen penting untuk menegaskan kembali komitmen bersama dalam membangun pendidikan Aceh yang adil, berkarakter, dan setara. Di tengah tantangan zaman, suara Mu’ti hadir sebagai ajakan untuk berbenah—bukan hanya secara sistemik, tapi juga dalam nilai dan cara pandang. (***)
