“Alih-alih mengawasi program pemerintah, justeru terlibat langsung jadi pemodal,” begitu sorotan warga.
Namun, daerah ini masih beruntung, karena ada suara non-parlemen seperti
Sekretaris Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Aceh Selatan Rahmad Kurniadi, S.H yang menyampaikan kritik keras terhadap pengelolaan MBG di Aceh Selatan.
Dalam realise yang diterima media, dia mengutip ucapan orang tua murid yang menyebutkan menu yang disajikan di luar akal sehat oleh sebuah yayasan yang bekerjasama dengan BGN.
“Sangat jauh melenceng dari juknis yang sudah ditetapkan dan tidak sepadan dengan uang yang digelontorkan pemerintah,” tegas Rahmad Kurniadi, Jum’at, (10/10/2025).
Ketua DPRK Aceh Selatan Rema Mizhul Azwa yang dimintai tanggapannya atas rencananya memanggil semua pihak yang terlibat dalam MBG, tidak memberikan jawaban.
Kapan waktunya Ibu Ketua memanggil para pihak yang terlibat dalam MBG, dan, bagaimana, kalau yang terlibat di dalam sistemnya diduga terdapat anggota DPRK Asel, apakah Ketua panggil juga?, ketua DPRK dari Fraksi PNA itu tidak memberikan jawaban.
Sebagaimana diketahui, MBG yang merupakan program strategis pemerintah saat ini yang dijalankan melalui BGN yang bekerja sama dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau pihak lain (seperti yayasan, koperasi, BUMN/BUMDes).
