TAPAKTUAN | MA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo menjadi magnit bagi siapa saja yang memiliki kapital untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung, karena menguntungkan secara bisnis.
Maka tidak heran, diduga anggota legislatif di Aceh Selatan, dilaporkan, ramai-ramai menjadi pemodal dalam program tersebut.
Sedikitnya 2-3 anggota legislatif Aceh Selatan yang antara lain berinisial NR dan S disebut-sebut menginvestasikan modalnya pada yayasan yang mengelola MBG.
Tidak kurang, 2-3 yayasan di Aceh Selatan yang terdaftar dan bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyelenggarakan program MBG tersebut.
Secara aturan, tidak ada yang dilanggar, tetapi secara etika dinilai akan berbenturan dengan fungsi legislatif dengan kepentingan usaha (konflik interested).
Terbukti dengan adanya sorotan terhadap DPRK Aceh Selatan yang minim berbicara soal hiruk-pikuknya pelaksanaan MBG di daerah itu.
Mulai dari keluhan keterlambatan hidangan dari dapur MBG, peranan SPPI hingga ke persoalan menu dan gizi.
Bahkan, beberapa pekan lalu, beredar isu di Meukek, hidangan MBG ditampung warga untuk dijadikan umpan ayam.
Menurut masyarakat, seharusnya hal-hal seperti itu mendapat respon dari kalangan DPRK, namun sejauh ini belum terlihat dan terdengar dari gerbong dewan.
