JAKARTA (MA)— DPN Lembaga Kajian dan Pengembangan Hukum Indonesia (LKPHI) menyoroti polemik gelar pahlawan untuk Soeharto setelah munculnya penolakan dari Megawati Soekarnoputri. Dalam rilis pers tertanggal 30 November 2025, LKPHI menilai perdebatan tersebut menunjukkan bahwa luka sejarah bangsa masih belum sepenuhnya selesai.
Direktur Eksekutif DPN LKPHI, Ismail Marasabessy, mengatakan langkah Megawati menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Kedua RI Soeharto dapat dibaca sebagai ekspresi memori kolektif bangsa yang masih menyimpan trauma masa lalu. Menurutnya, sikap itu sah sebagai prinsip politik, tetapi sekaligus memperlihatkan bahwa proses pendewasaan sejarah masih berlanjut.
“Sikap Ibu Megawati adalah bentuk keberanian mempertahankan prinsip. Tapi ini juga menjadi cermin bahwa bangsa kita belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalu,” ujar Ismail.
Ia mengingatkan bahwa jika penolakan itu didorong pengalaman personal keluarga besar Soekarno, maka langkah tersebut bisa dibaca sebagai politik dendam yang menghambat rekonsiliasi nasional. Padahal, menurutnya, Presiden Prabowo Subianto tengah berupaya merawat persatuan dengan pendekatan inklusif.
Ismail juga menekankan pentingnya keteladanan pemimpin dalam menyikapi figur sejarah. Ia mencontohkan Gus Dur, Taufiq Kiemas, dan Presiden Prabowo sebagai sosok yang bisa menempatkan catatan kelam dan jasa seseorang secara seimbang.
“Pemimpin sejati tidak perlu menghapus kesalahan masa lalu, tetapi mampu melihatnya secara objektif,” katanya.
Terkait perdebatan mengenai jasa Soeharto di bidang pembangunan dan stabilitas nasional, Ismail menegaskan bahwa sejarah harus dilihat secara proporsional. Menurutnya, kesalahan Soeharto harus diakui, tetapi pencapaiannya tetap layak diapresiasi.
Di akhir rilisnya, Ismail menyebut pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto—jika didasarkan pada kajian akademik—dapat menjadi simbol kedewasaan bangsa.
“Bangsa yang besar mampu mengingat tanpa membenci, dan belajar tanpa melupakan,” tutupnya. (ril)
