example banner

oleh

Kuasa Hukum GeRAK Somasi Kamaruddin

example banner

example banner

Laporan | Syawaluddin

MEULABOH (MA) – Diduga telah melawan hukum, pada ucapannya di media siber, salah satu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Haji Kamaruddin alias Hakam, Disomasi Kuasa Hukum GeRAK Aceh Barat.

Kuasa Hukum GeRAK berdasarkan  surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2020, ASKHALANI, S.H.i, ZULKIFLI, S.H., PUJIAMAN, S.H., Advokat, dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARZ & Rekan.

Dimana Kuasa Hukum Edy Syahputra (Ketua Gerak Aceh Barat) mengatakan; dalam pemberitaan di media siber. Berita Online BIMC Media Berita Cepat & Terpercaya yang tayang pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan Judul “Pimpinan Dewan Tuding Ada LSM Di Aceh Barat dan Oknum Anggota DPRK Terima Amplop Proyek” (https://bimcmedia.com/pimpinan-dewan-tuding-ada-lsm-di-aceh-barat-dan-oknum-anggota-dprk-terima-amplop-proyek).

Dimana, H. Kamaruddin alias Hakam selaku salah satu Pimpinan DPR Aceh Barat dalam kutipannya mengatakan “Dampak yang paling besar dari tudingan GeRAK adalah kepercayaan pusat kepada Aceh Barat, Kalau APBK untuk membantu petani tidak mampu, melalui program tersebut menguntungkan sampai 6000 petani diperkirakan tahun 2024 akan turun bantuan via Koperasi itu mencapai 10 ribu hektar sawit” Ungkapnya.

Selain itu, dalam kutipan langsung yang lainnya Hakam juga menyampaikan “Menurutnya pihak yang menuding Koperasi selama ini juga bukan orang idealis, diduga penggiat LSM tersebut selama ini juga sering menerima amplop dari perusahaan untuk menghidupi keluarga, saya selaku putra Aceh Barat marah besar bila difitnah sehingga merugikan Masyarakat petani”

Selanjutnya masih dalam kutipannya, Hakam juga menyampaikan” Kalau idealis dalam membela kepentingan tertentu, Saya salud, namun yang terjadi selama ini dia Terima amplop dan terdapat kepentingan dibalik itu, Saya tau dimana dia terima bantuan selama ini sehingga tak pernah disorot proyek raksasa tersebut ”

“Dimana dengan pernyataan langsung Hakam tersebut jelas sangat merugikan klien kami, dimana yang dituduhkan oleh Pimpinan DRPK tersebut seolah-olah akibat publikasi yang dilakukan oleh Gerak telah menyebabkan terjadinya hal – hal yang telah dijelaskandijelaskan,” tegas Zulkifli, Juru Bicara Kuasa Hukum, Edy Syahputra pada mediaaceh.co.id. Selasa, 3 November 2020.

Zulkifli mengatakan; padahal yang demikian merupakan asumsi yang tidak benar dan tuduhan yang dilakukan oleh Kamaruddin diatas merupakan tindakan yang diduga telah melawan hukum.

Apalagi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 KUHP Jo Pasal 311 KUHP Jo Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 14 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Mereka selaku Kuasa Hukum Saudara Edy Syahputra, meminta Saudara. H. Kamaruddin untuk meminta maaf secara terbuka kepada Kliennya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Somasi ini diterima.

Apabila dalam waktu tersebut diatas Kamaruddin tidak melakukan Permintaan Maaf secara terbuka maka kuasa hukum Edy Syahputra akan melakukan Upaya Hukum, baik Pidana maupun Upaya Hukum Lainya. (*)

example banner

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA..