Ia menekankan bahwa pengakuan atas wilayah harus diikuti dengan pengembalian kewenangan secara penuh kepada Pemerintah Aceh.
“Kita bersyukur negara telah mengakui empat pulau ini sebagai bagian dari Aceh. Tapi perjuangan belum selesai. Kewenangan Aceh atas laut teritorial, perikanan, dan pertanahan masih belum sepenuhnya dijalankan sebagaimana semangat MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Jika pengakuan sudah diberikan, maka pengelolaan pun harus menjadi hak Aceh sepenuhnya,” tegas Umar Hakim.
Menurutnya, ini bukan tentang mempersoalkan integrasi nasional. Sebaliknya, ini justru merupakan upaya mematangkan otonomi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kedaulatan daerah yang sehat dan bertanggung jawab justru akan memperkuat negara, bukan sebaliknya,” ujarnya.
Enam Langkah Strategis Pemerintah Aceh Pasca-Penetapan;
Pertama. Penguatan Legal dan Administratif: Pemerintah Aceh didorong segera menyusun Qanun atau Peraturan Gubernur terkait pengelolaan wilayah kepulauan. Keempat pulau ini juga harus dimasukkan dalam revisi RTRW Aceh dan dokumen RPJM agar memiliki legitimasi kuat dalam tata ruang dan pembangunan.
Kedua. Pelibatan Masyarakat Lokal dan Perlindungan Ekologi: Pendekatan berbasis partisipasi dan kearifan lokal menjadi kunci. Pemerintah harus melakukan pemetaan sumber daya alam dan sosial secara menyeluruh, melibatkan masyarakat pesisir, serta melindungi ekosistem dari eksploitasi investor yang abai terhadap lingkungan.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
