BANDA ACEH | MA — Dukungan terhadap pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, yang secara terbuka mewacanakan opsi pisah dari Pusat makin menguat.
Kali ini, barisan Komite Peralihan Aceh (KPA) Luar Negeri dengan lantang menyatakan keberpihakan.
Ketua KPA Luar Negeri, T. Emi Syamsyumi alias Abu Salam, menegaskan bahwa ucapan Zulfadhli dalam merespons tuntutan mahasiswa bukan sekadar lontaran emosional, melainkan bentuk kejujuran politik.
“Itu suara hati rakyat Aceh. Pisah dari Jakarta bukan dosa, itu hak politik yang dijamin sejarah dan hukum,” ujar Abu Salam, Selasa, 2 September 2025.
Pernyataan itu dilontarkan menyusul desakan sejumlah pihak yang meminta Zulfadhli mundur dari kursi Ketua DPRA, termasuk dari Ketua Pembela Tanah Air (PeTA), Teuku Sukandi. Abu Salam justru balik menohok.
Ia mengungkap, Sukandi adalah sosok yang di masa konflik dikenal sebagai “Misili”—barisan anti Gerakan Aceh Merdeka (GAM)—yang bahkan kerap menyebut GAM sebagai kelompok biadab.
“Jangan bawa-bawa nama Teuku untuk menutupi sejarah. Sejak dulu para Teuku berdiri di garis depan perjuangan Aceh. Kalau ada yang mengaku keturunan tapi justru jadi alat penindasan, itu pengkhianatan, bukan perjuangan,” tegas Abu Salam.
