Ucapan Abu Salam itu seolah membuka kembali luka lama konflik bersenjata di Aceh. Baginya, tudingan bahwa Zulfadhli mengancam perdamaian justru terbalik.
“Kalau berbicara pisah dari Indonesia dianggap provokatif, lantas bagaimana dengan MoU Helsinki yang sah secara hukum internasional?” katanya.
MoU Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005, jelas Abu Salam, bukan sekadar dokumen perdamaian, melainkan kontrak politik yang menjamin self-government Aceh.
“Di sana jelas ditegaskan: Aceh berhak mengatur dirinya sendiri, punya partai politik lokal, bendera, lambang, hingga pengelolaan sumber daya. Itu bentuk pengakuan hak menentukan nasib sendiri. Kalau hari ini rakyat bicara pisah, itu konsekuensi dari janji-janji yang dikhianati Jakarta,” ungkapnya.
Menurut Abu Salam, seruan Zulfadhli adalah alarm keras bahwa Pemerintah Pusat gagal memenuhi butir-butir MoU yang sudah berusia dua dekade.
“Jangan salahkan rakyat kalau kembali bersuara lebih keras. Itu bukan provokasi, itu peringatan,” katanya dengan nada tajam.
Dukungan terbuka KPA Luar Negeri ini jelas menyulut bara politik Aceh. Di satu sisi, publik yang pro-perdamaian khawatir ucapan Zulfadhli bisa menghidupkan kembali wacana separatisme.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
