ACEH TIMUR | MA — Miris, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur hingga saat ini diduga belum merealisasi honor Petugas Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Padahal, Pilkada tahun 2024 telah berakhir. Bahkan Bupati dan Wakil Aceh Timur telah dilantik pada 19 Maret 2025 lalu.
Namun, sangat disayangkan honor Petugas Pemungutan Suara di setiap gampong di Aceh Timur tak kunjung cair hingga saat ini.
Seharusnya pada bulan Februari tahun 2025, Komisi Independen Pemilihan (KIP) sudah harus membayar honor PPS sebesar Rp. 22.623.300.000 miliar.
Jumlah tersebut dihitung bedasarkan banyaknya gampong yang tersebar di 24 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur.
Diketahui, terdapat sebanyak 513 gampong tersebar di Aceh Timur, setiap gampong terdiri 6 (enam) orang petugas PPS, diantaranya tiga orang anggota dan tiga sekretariat.
Jika dihitung, banyaknya petugas PPS pada pilkada kemarin di Kabupaten Aceh Timur sebanyak 3.078 orang.
Terdiri dari, ketua PPS, dua anggota, dan tiga orang sekretariat. Untuk ketua PPS digaji Rp 1.500.000 per bulan, anggota dua orang masing-masing Rp 1.300.000 dan kemudian ketua Sekretariat digaji perbulan sebesar Rp. 1.150.000 serta dua orang masing-masing 1.050.000.
Jelas seorang PPS kecamatan julok.
“Kami punya honor yang belum bayar itu satu bulan, yakni bulan Februari, satu PPS itu enam orang, berarti satu bulan itu dapat sebesar Rp. 7.350.000 , itu baru satu gampong,” katanya.
Dirinya meminta agar KIP Kabupaten Aceh Timur untuk sesegera mungkin membayar tunggakan honor seluruh PPS pada Pilkada kemarin.
“KIP harus bayar samua honor petugas PPS di Kabupaten Aceh Timur ini, kalau tidak dibayar lalu kemana uang tersebut,” ini kejahatan namanya ,sangat aneh kinerja penyelenggara pemilu,dan bupati terpilih ini juga harus menyelesaikan honor PPS yng belum di bayar karena ini tanggung jawab jabatan sebagai bupati nya,demikian pungkas seorang anggot PPS yang engan namanya disebutkan.
Ketua KIP Aceh Timur, Yusri saat dikonfirmasi mengatakan belum tersedia anggarannya.“Hana peng le, dan dari Pemda hana dijok Lom. Nyan leubeh jelas konfirmasi sekretaris, karena sekretaris Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) jih,” ungkap Yusri singkat,(Haskad)
