Ironisnya, Ketua KIP Aceh Selatan Kafrawi sering melontarkan pernyataan bahwa KIP tidak memiliki uang untuk wartawan, kecuali untuk liputan tertentu senilai Rp.100-150 Ribu/per wartawan.
“Tetapi, belakangan tiba-tiba ada kawan-kawan yang menerima uang dalam bentuk penayangan iklan dan pengumuman,” celutuk wartawan lain.
Menurutnya, dengan cara seperti itu (mendiskriminasi) antara salah satu atau beberapa orang dengan wartawan lainnya di kabupaten Aceh Selatan, bisa menimbulkan ketidakharmonisan dan merusak hubungan baik dengan KIP dan Pemkab Aceh Selatan.
Karena, sebagaimana harapan Pj. Bupati Aceh Selatan Cut Syazalisma, agar dalam pelaksanaan Pilkada ini wartawan dapat diperlakukan sama (adil), demi terciptanya keharmonisan.
“Kami minta anggaran Iklan dan publikasi di KIP Aceh Selatan diperjelas oleh ketua KIP Aceh Selatan,” kata wartawan lainnya.
Riyan (Tomingse) mendesak agar Pemerintah Pusat dalam hal ini KPU RI dan Pemkab Aceh segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah ditimbulkan oleh KIP Aceh Selatan itu
Dari pada merusak semua tatanan kepemiluan ini di daerah, lebih baik ditinjau ulang keberadaan Ketua KIP Aceh Selatan itu.
“Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga,” kata Riyan dengan kata-kata pribahasa.
