Banda Aceh (MA)- Ketua Ikatan Mahasiswa Pelajar Kota Lhokseumawe (IMPKL) Muhammad Kalvin menilai, keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe tidak ada hubungannya dengan menambah beban kerja Pemerintah Aceh dalam melaksanakan pembangunan.
“Pemerintah Aceh hanya sebagai salah satu dari empat pemegang saham (Konsorsium) di PT. Patriot Nusantara Aceh, di mana perusahaan itu ditunjuk sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Arun Lhokseumawe,” kata Kalvin kepada media ini, Selasa 26 November 2019 di Banda Aceh.
Menurut Kalvin, ditunjuknya PT. Patriot Nusantara Aceh sebagai BUPP KEK Arun LHokseumawe, maka pembangunan, pengembangan dan pengelolaan KEK Arun menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut.
“Jadi, sangat tidak tepat apabila menjadikan KEK Arun sebagai alasan rendahnya serapan dan realisasi APBA tahun 2019, karena selama tahun 2018-2019, Pemerintah Aceh juga belum melakukan penambahan setoran modal saham di KEK Arun,” ujarnya.
Oleh karena itu, IMPKL menganggap, JAMAN Aceh salah kaprah dan gagal dalam menganalisa persoalan lemahnya penyerapan anggaran oleh pemerintah Aceh, menurutnya lemahnya penyerapan anggaran tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan plot anggaran untuk KEK Arun.
“Saya melihat teman-teman di JAMAN Aceh ada kegagalan cara berfikir sehingga mengaitkan lemahnya penyerapan anggaran dengan KEK Arun, harusnya mereka menganalisa secara mendalam dahulu baru mengeluarkan statment ” ungkapnya.
KEK Arun sangat lah bermanfaat untuk kemajuan Aceh khususnya daerah yang menjadi objek kerja KEK Arun, yaitu Aceh Utara dan Lhoksemuawe. Saya merasa, keberadaan KEK Arun nantinya akan menghidupkan kembali pundi ekonomi di dua kawasan tersebut yang selama ini perputaran ekonominya kian melemah setelah banyaknya industri yang tidak lagi beroperasi di wilayah tersebut.
“Justru sebenarnya kehadiran KEK Arun akan meningkatkan sektor ekonomi masyarakat di Lhokseumawe dan Aceh Utara, jadi wajib kita dukung bukan malah kita tolak dan kembalikan ke pusat. Saya kira kegagalan berfikir semacam ini jangan dicontoh oleh generasi muda Aceh karena akan berakibat buruk bagi citra Aceh di mata pusat,” tukasnya.
Dengan kehadiran KEK Arun, saya optimis dikemudian hari akan menyerap tenaga kerja lokal yang selama ini menjadi persoalan di Aceh.
“Dengan hadirnya KEK Arun akan menyerap tenaga kerja lokal, persoalan kita selama ini kan minimnya lapangan kerja, nah sekarang kita punya kesempatan untuk menyerap tenaga kerja lokal dengan hadirnya KEK Arun,” katanya.
Memang saat ini 46 persen saham KEK Arun dimiliki pemerintah Aceh, namun tidak menutup kemungkinan bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara untuk menjadi bagian dari pemegang saham di KEK Arun.
“Dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Sekretariat Dewan Nasional KEK tahun 2019 ini, KEK Arun masih merupakan Kawasan strategis nasional yang diharapkan dapat menjadi pendorong pengembangan industri di Aceh,” sebut Kalvin.
Selain itu, ia juga menjelaskan, selama dua tahun terakhir sudah banyak investor yang berkunjung dan melakukan penjajakan untuk membangun industri di KEK Arun. Investor yang datang, umumnya adalah investor di bidang pertambangan, energi dan petrokimia.
Sebelumnya, Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Provinsi Aceh, menyurati Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus untuk mencabut status KEK Arun Lhokseumawe.
Adapun alasannya, menurut JAMAN Aceh, keberadaan KEK Arun Lhokseumawe telah menjadi penambahan beban kerja bagi pemerintah Aceh, sehingga menyebabkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik tidak berjalan maksimal. (Ahmad Fadil)
