Oleh karena itu, setiap bentuk penyimpangan, mulai dari penahanan bantuan, penggelapan logistik, hingga praktik diskriminatif dalam distribusi bantuan harus ditindak secara tegas dan transparan.
“Jika terbukti ada permainan, tindak tegas tanpa pandang bulu. Proses hukum harus berjalan. Jangan ada yang kebal hukum hanya karena jabatan, relasi, atau kepentingan tertentu,” lanjutnya.
DPW Fants Respon Counter Polri Nusantara Aceh menilai pengawasan internal yang ketat serta penegakan hukum yang profesional merupakan kunci utama agar seluruh bantuan benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan, bukan berhenti di gudang atau dialihkan untuk kepentingan lain.
Desakan tersebut ditujukan langsung kepada Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., yang resmi menjabat sejak 19 Agustus 2025. Kapolda Aceh diketahui merupakan lulusan Akpol 1991 dengan rekam jejak panjang di bidang intelijen serta pernah menjabat sebagai Perwira Tinggi Bareskrim Polri dan Kepala BNNP Aceh.
“Kami percaya Kapolda Aceh mampu bersikap tegas dan transparan. Ini momentum untuk membuktikan bahwa Polri benar-benar hadir melindungi rakyat, terutama saat rakyat sedang diuji oleh bencana,” pungkas Agus.
Masyarakat Aceh kini menanti langkah nyata aparat penegak hukum. Bencana adalah ujian kemanusiaan dan kejujuran, dan publik berharap tidak ada satu pun pihak yang berani mempermainkan bantuan bagi korban banjir. (Haskad)
Halaman : 1 2
