Ketimpangan Sistem BPJS, Saatnya Reformasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Kemanusiaan

Semua ini berdampak langsung pada pendapatan tenaga medis yang bergantung pada pembayaran dari BPJS.

“Muncul pertanyaan, Kenapa BPJS terlalu kaku terhadap regulasi, terkait klaim pembayaran yang diajukan pihak rumah sakit?, padahal itu akan berdampak pada pelayanan kepada pasien?,” begitu pertanyaan yang disadur Anulir dari beberapa staf RSU.

Bagi Anulir pertanyaan itu menyentuh dilema klasik dalam sistem pembiayaan kesehatan berbasis jaminan sosial [antara menjaga akuntabilitas keuangan dan menjamin kelancaran pelayanan kesehatan]. BPJS Kesehatan cenderung dianggap ‘kaku’ terhadap regulasi klaim rumah sakit karena beberapa alasan mendasar.

Dalilnya; BPJS tunduk pada regulasi dari pemerintah (Kemenkes dan Kemenkeu), sehingga mereka tidak punya fleksibilitas besar untuk ‘mempermudah’ secara sepihak.

Semua klaim harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dan petunjuk teknis INA-CBGs.

Kurangnya Sistem Evaluasi yang Adaptif; Sistem regulasi BPJS seringkali belum cepat menyesuaikan dengan dinamika di lapangan, seperti kenaikan harga obat dan alat medis.

Perubahan kompleksitas penyakit
Kasus pandemi atau bencana
Akhirnya, RS merasa BPJS terlalu kaku dan tidak realistis, sementara BPJS merasa harus menjaga sistem tetap terkendali.

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya