Kepala OPD Abes dan Semua Camat Buka Bukaan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumat, 6 September 2019

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO/ HUMAS PEMKAB ACEH BESARPeserta sosialisasi PP Nomor 12 Tahun 2019 tantang pengelolaan Keuangan Daerah, di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Jumat (6/9/2019).

FOTO/ HUMAS PEMKAB ACEH BESARPeserta sosialisasi PP Nomor 12 Tahun 2019 tantang pengelolaan Keuangan Daerah, di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Jumat (6/9/2019).

Kota Jantho (ADC) – Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat Se Kabupaten Aceh Besar ikut sosialisasi PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, berlangsung di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Jalan Blang Bintang, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Jumat 6 September 2019.

Sosialisasi di buka oleh Bupati Aceh Besar yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setdakab Aceh Besar, Dr Samsul Bahri MSi, turut dihadiri oleh dua narasumber dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nasrun dan Agung Arianto.

BACA JUGA...  Ayah Wa Diapresiasi IPAU atas Respons Bencana

Usai pembukaan, Samsul Bahri kepada wartawan mengatakan sosialisasi Peraturan Perundangan (PP) yang sangat penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di tingkat pusat maupun daerah, karena PP Nomor 12 tahun 2019 ini menyangkut tentang tata kelola keuangan daerah.

“Kalau ini tidak di sosialisasikan mungkin akan terjadi salah penafsiran bagi pejabat yang menjalankan masalah mengelola keuangan Daerah ini, ” ujar Samsul Bahri.

BACA JUGA...  YARA dan Pemko Sabang Kerjasama Bantu Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan bisa meminimalisir semua perbedaan menyangkut dengan tata kelola keuangan daerah yang baik dan benar. “Salah satunya berisikan tentang upaya penyelesaian terkait mandetnya pembahasan KUA-PPAS bersama legislatif. Dalam PP 12 tahun 2019 ini memungkinkan apabila setelah 1,5 bulan pembahasan KUA-PPAS tidak ada titik temu, maka pemerintah dapat mensahkan langsung,” ungkap Samsul Bahri.

BACA JUGA...  Kasus Kekerasan Anak di Daycare Mengemuka, IPNU Minta Penegakan Hukum Tegas

Berita Terkait

Insiden Berdarah di Pidie, Ayah Wa: Jaga Perdamaian 
Koro Pedang Jadi Alternatif Tempe, Solusi Bangun Andalas Raih Apresiasi Minerba 2026
Ketua PSI Persiber Indonesia Audiensi dengan Kadis Pendidikan Aceh
Diduga Korupsi DD Rp. 800 Juta Lebih, Keuchik di Kluet Utara Ditahan Polisi 
Dana Perimbangan Cair, Lima Ketua KADIN Batal WO di Musprov ke-7 Banten
Komitmen Kembangkan Sepakbola Mini, Ketua KSMI Simeulue Audiensi dengan Wakil Bupati
Ayah Wa Dampingi Mendagri dan Terima Pompa Air
Tomas Asel Kritik Sikap Pengurus ABAS, Barsela atau Jadi Corong ALA

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 23:42 WIB

Insiden Berdarah di Pidie, Ayah Wa: Jaga Perdamaian 

Rabu, 4 November 2026 - 14:41 WIB

Koro Pedang Jadi Alternatif Tempe, Solusi Bangun Andalas Raih Apresiasi Minerba 2026

Rabu, 4 November 2026 - 14:35 WIB

Ketua PSI Persiber Indonesia Audiensi dengan Kadis Pendidikan Aceh

Rabu, 4 November 2026 - 08:29 WIB

Dana Perimbangan Cair, Lima Ketua KADIN Batal WO di Musprov ke-7 Banten

Rabu, 4 November 2026 - 08:15 WIB

Komitmen Kembangkan Sepakbola Mini, Ketua KSMI Simeulue Audiensi dengan Wakil Bupati

Berita Terbaru

Bupati Aceh Utara H. Ismail A Jalil, SE., MM (Ayah Wa).

PEMERINTAHAN

Insiden Berdarah di Pidie, Ayah Wa: Jaga Perdamaian 

Rabu, 4 Nov 2026 - 23:42 WIB