Walaupun telah dilakukan berbagai upaya, salah satunya memanggil dan membuat pernyataan untuk penyelesaian ganti rugi keuangan daerah yang sudah dilakukan, tapi didalam pelaksanaannya belum maksimal. “Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini sangat diharapkan nanti ada jurus-jurus baru yang dapat dilaksanakan kegiatan tuntutan ganti kerugian ini dengan baik,” demikian Dr Samsul Bahri, Asisten III Setdakab Aceh Besar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Besar, Arifin SHI MSi selaku penyelenggara mengatakan bahwa pada kesempatan itu juga dilakukan sosialisasi Permendagri Nomor 133 tahun 2019 tentang tuntutan ganti kerugian daerah. Sosialisasi ini dikuti oleh jajaran OPD Pemkab Aceh Besar dan seluruh Camat di Aceh Besar.(ril)
Halaman : 1 2
