oleh

Kepala DPMG Abes : Di Gampong Banyak Yang Bermain, Kiban Cara Beuabeh Peng

Kota Jantho (ADC) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong(DPMG) Aceh Besar, Bahrul Jamil SSos MSi saat pelaksanaan rapat bersama sejumlah staf dan tamu dari tim ahli dibawah naungan DPMG mengenai prioritas penggunaan Anggaran Dana Gampong(ADG), Ia menyinggung banyak hal terkait proses kerja aparatur di Gampong (red-Desa) yang tak sesuai Standard Operasi Pemerintahan(SOP), Di balai pertemuan kantor DPMG Aceh Besar, Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho pada Jumat 6 September 2019.

Dalam rapat penggodokan prioritas penggunaan ADG beragam usulan dari staf dan tim ahli disampaikan kepada Kepala DPMG Bahrul Jamil, Ia menampung semua pendapat itu dan katanya akan mengkaji kembali untuk dapat diusulkan menjadi ketetapan pelaksanaan di Gampong dalam wilayah kabupaten Aceh Besar.

Bahrul Jamil menyampaikan beberapa contoh proses program kerja yang dijalankan sesuai berdasarkan rancangan anggaran belanja(RAB), dimisalkannya pembangunan kantor Keuchik, maksimal biaya yang diberikan berkisar Rp. 180.000.000, dengan prediksi yang sudah akurat dapat sampai selesai jadi kantor keuchik siap pakai.

Ia melanjutkan, Namun apabila RAB yang diajukan dengan pagu yang lebih kecil, bisa jadi itu perkiraan dari Gampong sesuai kebutuhan pembangunan, asalkan tidak melebihi ketentuan maksimal yang diberikan sudah ditentukan, “sebab bukan tidak ada, digampong juga banyak yang bermain, kiban cara peuabeh peng(bagaimana menghabiskan uang), Ia meyakinkan ada perilaku itu di aparatur Gampong, kiban cara peng nyan beujeut meucok (bagaimana caranya uang itu harus bisa diambil)”, Ujar Bahrul Jamil.

Ia mencontohkan lagi seperti lomba desa, kalau diprediksi biaya yang dibutuhkan untuk lomba desa itu cukup Rp.15.000.000, Namun kalau pengajuan dari Gampong itu sampai Rp. 20.000.000, berarti Sisa Rp. 5.000.000, itu aparatur sudah bisa lambong kupiah(red-bergembira), begitulah asumsinya, Sebut Bahrul Jamil.

Kepala Dinas DPMG, Bahrul Jamil berharap dapat dibuat standart biaya, terlepas itu kebutuhan operasional yang sifatnya sudah ditentukan, Namun kalau sifatnya masih mengambang, seperti pengadaan pustaka desa, hal itu belum dapat di prediksi dari dana desa, karena ada desa yang tidak memiliki kantor, jadi mereka hanya mengajukan pengadaan rak atau pengadaan buku saja, dan kadang ada desa yang harus buat gedung kembali. Hal itu dibiarkan saja kalau memang dianggap perlu, Ungkap Bahrul Jamil.

Rapat itu ditutup tepat pada pukul 18:22 WIB,  dan disampaikan untuk penentuan hasil perumusan akan dilaksanakan selasa (10/9/2019)pekan yang datang.(Mukhlisin)

example banner

example banner

example banner

example banner

example banner

example banner

example banner

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA..