Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Nufransa Wira Sakti, menekankan bahwa Kebijakan bantuan ini merupakan wujud perhatian yang sangat besar dari Presiden terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Presiden sangat memahami kondisi keuangan daerah yang sedang dialami pemerintah daerah. Pemerintah Pusat juga mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam anggarannya. Atas dasar tersebut, Presiden telah memberi petunjuk untuk memberikan bantuan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah.
Dengan bantuan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan lancar, termasuk pembayaran gaji para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah dan juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di pemerintah daerah.
“Keputusan ini juga menjadi langkah lanjutan setelah sebelumnya pemerintah menyalurkan tambahan TKD untuk dukungan penanganan bencana sebesar Rp10,65 triliun untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Nufransa.
Pemerintah berharap kebijakan bantuan dalam bentuk tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 dan penyaluran TDF ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga diharapkan menjadi modal dasar pembangunan pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan yang lebih efisien dan transparan.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
