BANNER IKLAN

Kemenkum dan HAM RI tak Kuasai Peta Tapal Batas Aceh 1956

  • Bagikan

example banner

 112 total views,  2 views today

example banner

Ketidaktahuan Kemenkum dan HAM RI itu terungkap saat menindaklanjuti surat permohonan informasi dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Nomor : 018C/YARA/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal Permohonan Informasi Publik mengenai Peta Perbatasan Aceh merujuk pada 01 Juli 1956.

Laporan | Syawaluddin

BANDA ACEH (MA) – Kementerian Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) RI tak menguasai Peta tahun 1956 tentang tapal batas provinsi Aceh yang merujuk pada 1 Juli 1956.

Keterangan tersebut, tertuang dalam surat Kemenkumham Nomor: SEK.5-HH.01.05-40, tanggal 8 juli 2021 yang di tandatangani oleh Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja sama yang juga ex-Ofiicio PPID Kementerian Hukum dan HAM RI

Ketidaktahuan Kemenkum dan HAM RI itu terungkap saat menindaklanjuti surat permohonan informasi dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Nomor : 018C/YARA/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal Permohonan Informasi Publik mengenai Peta Perbatasan Aceh merujuk pada 01 Juli 1956.

Sebagaimana disebutkan dalam angka 1.1.4 MoU Helsinki yang ditanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang disaksikan Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative (Martii Ahtisaari) pada tanggal 15 Agustus 2005, dalam perjanjia itu disebutkan ‘bersama ini kami sampaikan informasi tersebut tidak dalam penguasaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia’.

Selanjutnya; Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 127 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial, pelaksanaan tugas pemerintah di bidang informasi geospasial merupakan tugas dan fungsi dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Begitu bunyi surat yang dikirim langsung ke PPID YARA, Adelia Ananda SH.

Pada tanggal 4 Juni 2021 lalu, Safaruddin, selaku Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyurati Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), terkait dengan informasi dan dokumentasi tentang tapal batas Aceh tanggal 1 juli 1956 yang merujuk pada angka 1.1.4 MoU Helsinki, karena pada saat penandatangan MoU tersebut Menteri Hukum dan HAM yang menandatangani perjanjian itu mewakili Pemerintah Indonesia.

“Karena Menteri Hukum dan HAM saat itu yang bertindak atas nama Pemerintah Indonesia dalam penandatanganan MoU perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki. Makanya, kita surati para pihak yang menandatangani MoU tersebut, termasuk juga ke BPN, Setneg, DPRA dan Partai Aceh,” papar Adelia.

Apalagi itu, Partai Aceh turut disurati karena secara institusional Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sudah bertransformasi menjadi Partai Aceh pasca penandatangan MoU Helsinki. [*]

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *