Selain itu, adanya pelanggaran aturan teknis terkait pengadaan bibit kambing sehingga menyebabkan bibit kambing.
Dijelaskan, dalam pengadaan ini tidak
layak karena tidak memiliki sertifikat bibit ataupun surat keterangan layak bibit serta surat keterangan kesehatan hewan (SKKH).
“Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Aceh tanggal 5 Agustus 2024, telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 388.133.750.
Kacabjari Bakongan menyatakan, dalam penyidikan kasus ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 91 orang saksi yang terdiri dari berbagai instansi terkait dan penerima manfaat.
Menurut Rizky, atas perbuatan kedua tersangka, mereka melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan jo pasal 55 ayat (1).(Maslow Kluet).
Halaman : 1 2
