Kalangan Dewan Desak Provinsi Serahkan Aset PKS

Abdya (ADC) – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh untuk segera menyerahkan aset Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Lhok Gayo atau kawasan Jalan 30, Kecamatan Babahrot kepada Pemkab setempat.

Hal tersebut seperti yang disampaikan anggota DPRK Abdya, Julinardi kepada awak media ini, Minggu (23/6/2019). Menurutnya, polemik kelanjutan pembangunan PKS itu harus segera diatasi, mengingat masyarakat Abdya saat ini sangat membutuhkan pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut.

“Karena itu, kita mendesak Pemerintah Aceh untuk merealisasi penyerahan aset pabrik PKS itu kepada pihak pemerintah Abdya agar proses pembangunan pabrik itu bisa dilanjutkan,” tegas Julinardi.

Kelanjutan pembangunan PKS itu, lanjut Julinardi juga sebagai salah satu bentuk respon atas tuntutan masyarakat Abdya, khususnya pemilik sawit yang ada di kabupaten tersebut. “Jika PKS itu selesai, kita dapat pastikan masyarakat pekebun kita akan lebih sejahtera, dan kita mampu memberikan peluang kerja yang baik bagi masyarakat sekitar,” papar anggota DPRK dari Partai Hanura itu.

Pada kesempatan itu, Julinardi juga mendesak Pemprov Aceh untuk memberikan perhatian serius terhadap kemajuan kabupaten Abdya. “Pemprov juga harus memikirkan Abdya ini, jangan sebelah mata saja, Abdya punya potensi yang lebih, itu harus digali dengan serius,” singkatnya.

Untuk diketahui, saat ini pembangunan PKS yang terletak di Desa Lhok Gayo atau kawasan Jalan 30, Kecamatan Babahrot, terbengkalai sekitar delapan tahun terakhir. Hingga kini belum ada kepastian kapan kelanjutan pembangunan pabrik crude palm oil (CPO) yang sangat dibutuhkan para pekebun sawit di daerah itu.

Terhambatnya proses pembangunan PKS di atas lahan seluas 26 hektare (ha) tersebut dikarenakan belum tuntasnya pengalihan aset gedung PKS dari Pemprov Aceh kepada Pemkab Abdya, meskipun Bupati Abdya, Akmal Ibrahim telah mengajukan surat permohonan pengalihan dan penghapusan aset bangunan rumah mesin PKS tersebut kepada Gubernur Aceh pada Februari 2018 lalu.(TM).