Jelang Akhir Jabatan Muzakkar, Pemkab Bireuen Raih Opini WTP Yang Ke – 8 dari BPK RI

Bupati Bireuen Dr H Muzakkar A.Gani, S.H, M.Si Dan Ketua DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar, S.Sos saat berada di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh.
example banner

 16 total views,  1 views today

Bireuen, (MA) Pemerintah Kabupaten Bireuen kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Kabupaten Bireuen untuk 8 kalinya secara berturut turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

banner 325x300

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Pemkab Bireuen tahun anggaran 2021 oleh Kepala Perwakilan BPK Aceh, Pemut Aryo Wibowo kepada Bupati Bireuen Dr. Muzakkar A Gani, S.H, M.Si dan Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar, S.Sos bertempat di Autorium Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Rabu, (27/4/2022) dengan mengikuti Protokol Kesehatan.

Bupati Aceh Bireuen, Dr. H. Muzakkar A Gani S.H., M.Si mengucapkan terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh dan Tim pemeriksa, “karena pada hari ini kami kembali menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya Bupati Bireuen.

“Terima kasih kepada seluruh pihak Eksekutif,Legislatif Bireuen, dan seluruh SKPK Badan di lingkungan Pemkab Bireuen yang telah bekerja maksimal, serta mengikuti setiap aturan dalam pengelolaan keuangan daerah, hingga akhirnya Pemkab Bireuen kembali berhasil meraih Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh,” ucapnya.

Selanjutnya Bupati sangat berharap, dengan peroleh WTP yang ke 8 kali ini kita jangan berpuas diri dan terlalu berbangga hati, karena masih ada pekerjaan rumah (PR) yang harus di selesaikan sebagai langkah perbaikan ke depannya, sehingga pencapaian ini dapat dipertahankan dan dari sisi kualitas pengelolaan dapat terus ditingkatkan secara efektif dan efesien, berdasarkan perencanaan dan berdasarkan aturan hukum yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, manajemen keuangan transparan, akuntabel, profesional serta mekanisme tatacara pengelolaan keuangan anggaran pemerintah daerah secara baik ataupun yang benar.

Dalam LHP tersebut BPK RI juga memberi sejumlah catatan penting, tentu pihaknya sangat menyadari bahwa masih ada titik kelemahan manajemen pengelolaan dana, sebagiannya sudah kami perbaiki dan penyesuaian untuk ditindaklanjuti dan lainnya dalam proses tindak lanjut sesuai rencana tindak lanjut (action plan) yang telah kami susun, karenanya kami sangat mengharapkan bimbingan dan arahan secara berkelanjutan kepada BPK RI Perwakilan Aceh untuk kabupaten Bireuen sebagaimana disampaikan oleh Bupati Bireuen.[R]

Laporan : Iqbal

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Malu Achh..  silakan izin yang punya webs...