Sayed berjanji, akan memastikan kebenaran berkaitan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan [CSR]. Dikatakan bahwa; dipastikan hampir setiap bulan perangkat Datok Penghulu [kepala desa] bersama warga bergotong royong dan merawat serta memperbaiki jalan yang rusak.
Sayed mengingatkan; manajemen PT. RPL agar hak-hak Publik, Sosial dan Lingkungan Jangan di abaikan dan di berangus, PT. RPL harus menjalankan Qanun Nomor 10 tahun 2013, Qanun nomor 7 tahun 2014 Tentang Izin Usha Perkebunan dan Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan mengaturnya.
Lalu, Forum CSR akan memberikan Keterangan Pers dari tindak Lanjut RDP 30 September 2022 di Gedung DPRK Aceh Tamiang yang telah 3 kali Perusahaan tidak mau hadir dengan berbagai alasan.
“Termasuk Bapak Bupati juga tidak pernah hadir di RDP untuk menyelesaikan Persoalan Warga atau perangkat Desa yg telah dijadikan tersangka atas Laporan PT.RPL bulan mai 2018 dalam rangka mempertahankan wilayah Desa yang sewaktu waktu di gusur oleh Perusahaan yang hanya seluas 10,7 Ha saat perpanjangan HGU thn 2014, Bupati Aceh Tamiamg, saat itu menjabat Kakanwil BPN Aceh, apalagi saat ini menjabat sebagai Bupati,” sindirnya.
Dikatakan; pihak LembAHtari menunggu hasil RDP tanggal 30 September 2022, semoga sikap dan semangat para Pimpinan DPRK (kolektip) dan Komisi 1 kami warga dan menunggu hasil RDP tersebut ditindak lanjuti; warga sangat mendukung sikap Wakil Rakyat dalam mengambil keputusan di RDP.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
