Bireuen (ADC) – Bangunan permanen yang sudah siap dibangun dan diperuntukkan sebagai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), di Desa Meuliek, kecamatan Samalanga, kabupaten Bireuen, sumber dana dari APBK Bireuen TA 2017, hingga berganti tahun 2018, masih bermasalah dan belum dapat difungsikan, akibatnya tenaga medis yang ditempatkan diposkesdes tersebut, juga enggan mendiaminya.
Sumber yang diperoleh media ini mengatakan, tidak berfungsinya Poskesdes tersebut, disebabkan inisiatif para perangkat desa terutama Kepala Desa Meuliek, terkesan tidak mendukung kemajuan desa yang dipimpinnya. Berawal dari problem sepele, terkait mentoknya musyawarah ganti rugi tanah untuk jalan akses masuk sejarak sekitar 20 meter x 5 meter.
“Yang butuh diselesaikan dan desepakati dengan tanah, Nurdin Umar, supaya ada jalur bagi warga menjangkau Poskesdes tersebut,” kata Sumber yang tidak ingin disebut namanya, Rabu (07/03/2018).
Tahap pendekatan yang dilakukan pihak perangkat desa berawal dari kesiapan bangunan tahun silam, bukannya membuka jalan keluar namun justru menganggap masalah baru, hingga lokasi jalan pinggiran jalan umum tipe kecamatan itu batal dinegosiasikan untuk kepentingan umum.
Sumber lain, dari salah seorang perangkat dan tergolong tetua desa setempat, turut memaparkan sikap egois para pengambil kebijakan desa, malah beralih melakukan lobi dengan pemilik kebun bagian belakang Poskesdes untuk dijadikan jalan menjangkau bangunan Poskesdes.
“Padahal, jalan lewat belakang kepunyaan Darmansyah Deham yang akan diuangkan, menggunakan Anggaran Desa untuk dijadikan jalan masuk, jaraknya sekitar empat kali lipat dibanding milik Nurdin Umar didepan bangunan dekat jalan umum,” ungkap sumber dari desa tersebut.
Begitupun, tambahnya, jika diperbandingkan dengan hitungan rupiah yang bakal dikeluarkan pun tidak kentara dampak mahal dengan ruas lahan bagian depan, sesuai dengan yang ada digambar consultan proyek Dinkes Bireuen. Dikatakannya, ruas lahan milik Darmansyah yang ingin diganti rugi pihak perangkat desa malah sudah mencapai 50 persen dibangun beton.
“Pengaman timbunan itu pun kini sudah mengalami deadhlock dan dihentikan penyelesaiannya karena sesuatu hal yang belum ada kata sepakat antara perangkat desa dengan pemiliknya,” tambahnya.
Dari kenyataan serta syistem perangkat kepercayaan warga dalam mengelola pembangunan desa itu, dipastikan Poskesdes bakal sia-sia, tidak bisa difungsikan dan terbengkalai. Pemandangan terlantarnya bangunan bantuan pemerintah yang berjarak sekitar 20 meter dari kasat mata warga yang melintasi dari jalan utama Desa Meuliek, akan terkesan negative dan muncul pertanyaan dari warga desa meuliek samalanga, ada apa dibalik bangunan poskesdes tersebut?.
“Segampang itu Dinas terkait melaksanakan program premature yang mengakibatkan pemborosan anggaran daerah yang sesungguhnya masih memiliki nilai kekayaan daerah, serta PAD pas-pasan setiap tahun anggarannya,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Bireuen, dr Amir Addani, M. Kes.,melalui Kasie Sarana Prasarana Dana Otsus, Safrizal, SKM, menyatakan rasa kecewanya dengan syistem kebijakan yang dianut para perangkat desa meuliek samalanga tersebut dalam meluapkan rasa terimakasih kepada pemerintah daerah.
Diungkap Safrizal, bahwa pernyataan awal pihak kepala desa sewaktu pihak dinas kesehatan Bireuen melakukan assessment keberadaan lahan bangunan, pihak Kades sangat bertanggungjawab waktu itu. Adapun, terkait jalan tembus menuju Poskesdes yang masih milik salah seorang warganya, akan dituntaskan pihaknya seiring pembangunan dilaksanakan.
“Lagi pula jika lahan bangunan memang tidak siaga di Meuliek, kami pasti tidak membangun disitu dari pada dianggap tidak bernilai samasekali,” ujar Safrizal dengan nada kesal saat dihubungi melalui telpon selularnya.
Sementara itu, Camat Samalanga, Jamaluddin BSc mengatakan, persoalan fungsi Poskesdes Meuliek yang berentetan tersebut, sempat dipertanyakan oleh Pak Wabup Bireuen, H. Muzakkar A Gani sewaktu berkunjung ketempat undangan syukuran pada Januari silam.
“Pada saat itu kebetulan sekali ada Pak Adi (Kepala Puskesmas Samalanga) juga didekat pak Wabup dan Pak Adi waktu itu mengaku, polemic jalan jangkau ke Poskesdes Meuliek itu sudah ada jalan keluarnya,” pungkas Camat.
Jamaluddin mengaku, baru mengetahui persoalan sebenarnya, jika ternyata alternative yang dimaksudkan bukanlah sudah mencapai kata sepakat untuk penggunaan tanah dibagian depan yang dimiliki Nurdin Umar. Namun, justru melakukan lobi dengan Darmansyah selaku pemilik lahan pengganti dibagian belakang bangunan.
“Sekarang menerima informasi lain lagi, tanah andalan kedua milik Darmansyah itu juga sudah timbul masalah dan cendrung batal dibangun, meskipun pihak perangkat desa sudah memulai pembangunan jalan yang tentunya bertambah-tambah nekad tingkah mereka dalam menghambur-hamburkan uang Negara,” pungkasnya.
Ditambahkannya, terkait tempat pembangunan Poskesdes yang batal dibangun tersebut, dirinya terkesan telah dipermalukan oleh perangkat Desa meuliek. Sementara, hingga berita ini diturunkan, kepala Desa Meuliek belum dapat dikonfirmasi. [MS].
