PERNYATAAN MENTERI DAN KENYATAAN TEKNIS
MENTERI Pekerjaan Umum, Dodi Hanggono, dalam peninjauan awal Januari 2026 menegaskan komitmen bahwa huntara dibangun agar masyarakat terdampak dapat segera menempati tempat tinggal yang aman, layak, dan bermartabat, lengkap dengan fasilitas air bersih dan sanitasi.
BNPB melalui Deputi Penanganan Darurat Budi Irawan mengapresiasi percepatan pembangunan huntara dan berharap masyarakat segera pindah dari tenda pengungsian.
Pembangunan huntara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU bekerja sama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dengan progres fisik yang memang berjalan cepat [dari pondasi hingga struktur modular].
Namun kecepatan konstruksi tidak selalu berbanding lurus dengan kesiapan fungsi hunian. Di lapangan, fasilitas pendukung yang dijanjikan belum sepenuhnya hadir.
LANGKAH PEMDA; MEMULAI DARI VERIFIKASI
DI TENGAH situasi ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mulai mengambil langkah yang lebih teknis dan hati-hati. Pada 20 Januari 2026, Pemkab resmi memulai verifikasi lapangan bagi calon penerima bantuan perbaikan rumah tahap pertama.
Verifikasi dilakukan menggunakan instrumen resmi yang menilai fondasi, struktur kolom, rangka atap, dinding, dan lantai. Tingkat kerusakan diklasifikasikan menjadi rusak ringan, sedang, dan berat.
