Namun setelah adanya bangunan tersebut, banjir justru kerap melanda permukiman warga, terutama saat musim hujan.
“Dulu rumah kami nggak pernah kebanjiran. Tapi sejak ada bangunan itu, air sering tergenang karena saluran air lama tertutup oleh konstruksi talud irigasi. Jadi bukan cuma tidak berguna, malah menimbulkan masalah baru,” tambahnya.
Untuk itu ia meminta pemerintah segera menuntaskan dan mengevaluasi dampak dari pembangunan irigasi tersebut. “kita berharap ada solusi dari pemerintah,” Katanya.
Sementara Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian yang turut dihubungi, mengaku terkejut dengan tidak berfungsinya Irigasi Sigulai yang telah menelan biaya Rp174,2 miliar.
Menurut Alfian, rasanya tidak masuk akal, dengan anggaran sebesar itu, Irigasi Sigulai tidak bisa dimanfaatkan ribuan petani.
Memang kata Alfian, proyek tersebut bersifat multiyears, namun sejak proses awal mekanisme penganggarannya sudah bermasalah serius.
Dan sejak awal, MaTA sudah pernah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk kata dia, DPR Aceh pada saat itu yang di Ketua oleh Dahlan juga sudah juga melaporkan ke KPK.
“Sampai sekarang sebenarnya kita masih mengawal di KPK. Termasuk Irigasi Sigulai,” kata Alfian. Senin, 7 Juli 2025 lalu.
