Jakarta, (MA) – Anggota Komisi VII DPR RI H Anwar Idris asal Aceh yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral, rilis yang dikirim ke media ini melalui WhatsApp ( WA ), Minggu ( 10/11 ) menyampaikan Aceh harus bisa kelola Sumber Daya Alam ( SDA ) Minyak dan Gas secara mandiri.
Dikatakan, Aceh harus mampu bangkit secara berani mengelola Sumber Daya Alam Minyak dan Gas, baik yang ada dalam perairan perut bumi Aceh secara mandiri. Berdasarkan Amanah Undang Undang Pemerintahan Aceh, dimana SDA Aceh diperuntuhkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Aceh mencerminkan rasa keadilan buat daerah yang memiliki hak Kekhususan dan Keistimewaan Rakyat Aceh.
“Apabila secara undang undang dengan dilimpahkan kewenangan akses secara regulasi memberi ruang kepada Pemerintah Aceh dalam mengelola hasil sumber daya alam migas tersebut secara mandiri, tentu itu harus segera dilakukan oleh Pemerintah ditingkat Nasional,” ujarnya.
Dikatakan H Anwar Idris, Apabila bukan sekarang Pemerintah Pusat menciptakan keberlangsungan kemakmuran bagi Aceh, tentu kapan lagi rakyat Aceh bisa diberikan hak “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berdasarkan Sila Ke V dalam Pancasila.
Sehingga saya menggunakan hak memberi pendapat sebagai pertanggungjawaban dalam mengawal dan menampung aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan Aceh II khususnya dan Aceh secara umum, sebut H Anwar Idris.
Lanjutnya, Apalagi Pemerintah Aceh berencana mengambil alih pengelolaan migas pada Blok B di Kabupaten Aceh Utara. Di Blok peninggalan Exonmobil Oil itu meskipun saat ini dikelola oleh Pertamina Hulu Energi (PHE).
Lanjut H Anwar Idris, Bila Pemerintah Aceh ingin mengambil alih hak pengelolaan blok itu menyusul habisnya masa kontrak dengan PHE. Meskipun ada pihak tertentu di Aceh pesimis tentang kemampuan Pemerintah Aceh dalam mengelola Migas. Maka Publik dan Pemerintah harus tau bahwa Aceh memiliki tenaga ahli dan sumber daya manusia yang andal dan profesional yang program studinya ada bidang Migas, baik di Unsyiah maupun politeknik Aceh lainnya.
“Pentingnya kita kendalikan pengelolaan sumber alam yang ada di Aceh, terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompetisi dibidang Migas Aceh. Pemerintah tidak perlu meragukannya soal tenaga ahli, tentu bisa direkrut oleh Pemerintah Aceh. Baik yang ada di perguruan tinggi di Aceh maupun menyiapkan SDM melalui program Beasiswa dalam negeri dan luar negeri dengan menyiapkan para tenaga sumber daya manusia Aceh yang handal secara mandiri, saya rasa para tenaga ahli tidak masalah,” cetus Anwar.
Saya sebagai wakil rakyat dari Aceh, di Komisi VII, ingin saya tekankan bahwa dirinya sangat mendukung tekad Pemerintah Aceh mengelola Blok B Migas Aceh Utara dan maupun ditempat lainnya diperairan laut dan daratan Aceh.
“Akan tetapi hal itu juga perlu itikad PLT Gubernur Aceh bersama DPR Aceh serta Bupati dan Walikota di Aceh dan juga pihak DPRK secara kedaerahan,” ujarnya lagi Anwar.
Tambahnya Anwar, bila hal itu terwujud sangat berpeluang, dan kita kembalikan kepada Plt Gubernur. Kalau memang Aceh tekad mau kelola sendiri, no problem. Insyaallah saya menyatakan dukungan penuh untuk meyakinkan pemerintah pusat, melalui kementerian terkait mitra kerja saya di Komisi VII DPR RI. Dan ini kita perjuangkan demi keselamatan dan kepentingan masa depan rakyat Aceh yang unggul, adil, makmur dan sejahtera berlandaskan MoU Helsingki Dan UUPA No.11 Tahun 2006,” pungakas Anggota DPR RI, Asal Bireuen ini. (Iqbal).
