BANDA ACEH, MEDIA ACEH.CO.ID – Salah satu persoalan mendasar yang menyebabkan kas daerah kota Banda Aceh minim adalah besaran target pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak optimal. Sebagai pusat provinsi salah satu sumber PAD yang seharusnya optimal adalah sektor pelayanan atau pengelolaan pasar.
“Kita mencium adanya potensi kebocoran anggaran PAD pada sektor pengelolaan pasar ini sehingga mengakibatkan setoran ke kas daerah realisasinya sangat jauh dari target yang ditetapkan,” kata Ketua Harian Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA), Ikhwan Kartiwan, pada media lewat rilisnya, Jum’at, (26/8/ 2022).
Misalkan, sebutnya, terhitung pada Agustus 2021, PAD yang bersumber dari Pelayanan Pasar ditargetkan mencapai Rp. 7,037,195,000,- namun hanya terealisasi 2,578,653,676 atau 36,64 persen. Hal ini perlu ditelusuri dan diaudit mengingat kutipan yang dilakukan terhadap pedagang tetap dilakukan seperti biasa walaupun di masa covid-19, sementara terindikasi tidak disetor ke kas daerah. Inikan aneh persentase setoran dari pelayanan pasar ke PAD sangat minim, padahal kutipan yang dilakukan ke pedagang tetap dilakukan.
Menurut Ikhwan, Beberapa pasar yang mesti diaudit hasil setoran ke Kasda diantaranya Pasar Aceh, Pasar Stui dan Pasar Al-Mahirah.
“Ini sebagai contoh, uang kutipan parkir di Pasar Al Mahirah, apakah ada setoran ke Kas Daerah dan sebagainya. Inikan perlu di cek, sehingga nanti diketahui bocornya PAD pasar itu dimana-mana saja, berapa yang masuk ke Kasda, berapa yang tidak di setor ke Kasda. Belum lagi retribusi, Ini perlu diaudit,” tegasnya.
Sungguh disayangkan, lanjut Ikhwan, jika para pedagang di Pasar sudah berupaya agar tetap memenuhi kewajibannya, tetapi uang yang diberikan justru tidak masuk ke kas daerah. “Nyak-nyak yang jualan di pasar hingga para pedagang lainnya itu, selalu berupaya agar bisa membayar kewajibannya. Sementara, jika uang setorannya justru tidak masuk ke kas daerah. Ini sungguh memilukan,” ujarnya.
Bayangkan saja, berapa banyak jumlah pedagang dan berapa dikutip rutin oleh Disperindagkop Banda Aceh. “Selanjutnya harus jelas berapa masuk ke kasda, berapa yang justru hilang di tengah jalan. Sehingga membuat setoran kasda dari pelayanan pasar sangat minim. Untuk itu, perlu diaudit sehingga nantinya diketahui bocornya dimana,” kata Ikhwan.
Lebih lanjut, dia menduga banyak retribusi pasar yang dikutip tapi tidak masuk ke kasda.
“Semua pasar termasuk kios-kios kecil pinggir jalan juga, belum lagi toko, juga bayar retribusi. Bahkan pasar liar seperti di di Lampaseh, Simpang Amba dan lain-lain juga bayar retribusi. Apakah masuk ke Kasda atau tidak itu harus dicek, karena terindikasi banyak yang tidak masuk ke Kasda,” ungkapnya.
Pihaknya berharap kepada penegak hukum segera menelusuri persoalan ini. “Jangan sampai uang yang dikutip dari jerih payah pedagang sebagai bentuk tanggung jawabnya yang harus disetor ke daerah, malah raib sebagian di tengah jalan. Apalagi jumlah pedagang yang dikutip rutin kewajibannya itu bisa mencapai ratusan hingga ribuan orang. Sekali lagi kami tegaskan ini harus ditelusuri dan diaudit demi menyelamatkan keuangan daerah kota Banda Aceh,” pungkasnya.(R).
