Denny menjelaskan bahwa tidak seperti Temasek yang murni komersial dan berani melakukan likuidasi pada perusahaan yang tidak efisien, Danantara berisiko menjadi instrumen politik. “Ada risiko besar Danantara dipaksa melakukan intervensi atau investasi pada proyek strategis nasional yang secara finansial tidak layak. Ini akan menggerus nilai portofolio secara keseluruhan demi kepentingan jangka pendek,” tambahnya.
Selain masalah mandat, Denny juga menyoroti risiko Conglomerate Discount. Dengan mengonsolidasikan portofolio lintas sektor yang sangat beragam—dari telekomunikasi hingga pertanian—di bawah satu payung birokrasi, Danantara terancam kehilangan kelincahan (agility). Tanpa desentralisasi keputusan yang tajam, nilai pasar holding ini dikhawatirkan akan lebih rendah dari total nilai anak perusahaannya.
Poin krusial lain yang ditekankan Denny adalah mengenai independensi dan risiko patronase politik. Menurutnya, garis komando Danantara yang bermuara langsung pada Presiden tanpa mekanisme firewall yang kuat dapat membuka ruang bagi intervensi politik dan penempatan personel yang tidak berbasis meritokrasi.
“Yang paling berbahaya adalah munculnya Shadow Debt atau utang terselubung. Karena Danantara berada di luar struktur APBN konvensional, kapasitas penarikan utangnya yang masif di pasar internasional berisiko membebani negara. Jika terjadi gagal bayar, beban bailout akan langsung menghantam APBN. Inilah alasan utama mengapa lembaga seperti Fitch memberikan prospek negatif,” tegas Denny.
