JAKARTA | MA — Arsitektur ekonomi nasional kini tengah menjadi sorotan tajam setelah lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings, dilaporkan merevisi outlook Indonesia dari “Stabil” menjadi “Negatif” per Maret 2026.
Pergeseran prospek ini mensinyalir adanya kekhawatiran global terhadap arah kebijakan fiskal dan tata kelola aset negara yang dinilai cenderung mengarah pada fenomena Etatisme Ekonomi. Fokus utama kegelisahan pasar tertuju pada desain operasional Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah lembaga pengelola investasi raksasa yang digadang-gadang menjadi superholding BUMN.
Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (Pimnas PKN), Denny Charter, menilai bahwa struktur Danantara saat ini memiliki celah tata kelola (governance gaps) yang sangat berisiko bagi ketahanan fiskal Indonesia. Menurutnya, Danantara lebih menyerupai model Temasek di Singapura, namun dengan perbedaan fundamental yang berpotensi memicu kerentanan ekonomi.
“Celah terbesar Danantara adalah adanya Paradox Mandat Ganda. Di satu sisi ia harus menjadi mesin pencari laba (wealth maximization), namun di sisi lain dipaksa menjadi agen pembangunan (agent of development),” ujar Denny dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/3).





