Seleksi Dirut Harus Netral
Kondisi ini menjadi latar bagi kekhawatiran atas proses seleksi Direktur Utama yang sedang berlangsung. Dr Amri menyerukan agar OJK bersikap tegas, netral, dan mengutamakan integritas dalam melakukan fit and proper test terhadap kandidat.
Berdasarkan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama Bank, OJK berhak menolak calon direksi apabila:
Tidak memenuhi kompetensi teknis dan integritas,
Terlibat dalam konflik kepentingan,
Memiliki rekam jejak buruk dalam tata kelola perbankan.
“Jika dalam proses seleksi ditemukan unsur manipulasi administratif, pemalsuan data, atau titipan politik yang tidak memenuhi syarat, OJK harus berani menjatuhkan sanksi administratif, termasuk membatalkan hasil seleksi,” tegas Dr Amri.
Sanksi tersebut, katanya, sudah diatur dalam POJK, mulai dari pembatalan penunjukan pejabat, peringatan kepada pemegang saham pengendali, hingga pembatasan aktivitas usaha bank.
Simbol Kedaulatan atau Sekadar Penyalur Dana?
Di tengah ekspektasi publik terhadap Gubernur baru, peran Bank Aceh Syariah tak bisa dipisahkan dari agenda pembangunan ekonomi Aceh ke depan. Masyarakat menunggu langkah nyata Mualem dalam mengembalikan marwah bank ini sebagai entitas keuangan yang profesional dan berdaya saing tinggi.
“Bank Aceh bukan sekadar entitas bisnis, tetapi simbol kedaulatan ekonomi Aceh,” kata Dr Amri. Jika dikelola secara profesional, bank ini diyakini bisa menjadi penggerak utama pembangunan, termasuk menyalurkan pembiayaan kepada petani, nelayan, pelaku UMKM, dan industri strategis Aceh.
Namun jika tata kelola BAS tetap dikungkung oleh politik jangka pendek, maka ia hanya akan menjadi “bank kecil milik pemda yang besar pengaruhnya, tapi minim dampaknya.”
“Ke depan, Bank Aceh Syariah bukan hanya milik Pemerintah Aceh, tetapi milik seluruh masyarakat Aceh—sebagai pondasi bagi kedaulatan dan kemandirian ekonomi di Tanah Rencong,” harap Dr Amri, SE, M.Si.
Dr Amri, SE, M.Si adalah pemegang sertifikat Planning and Budgeting nasional dan internasional dari Graduate Research Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Jepang, serta mantan Sekretaris Program Magister Manajemen (MM) Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
“Harapan besar kembali dipikul Bank Aceh Syariah (BAS), satu-satunya Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang sepenuhnya beroperasi dengan prinsip syariah. Namun, seiring bergantinya kepemimpinan Aceh kepada Gubernur terpilih Muzakir Manaf (Mualem), seruan untuk transformasi dan pembenahan menyeluruh terhadap BAS semakin nyaring,” pungkasnya.[Umar Hakim]
