Diversifikasi pembiayaan UMKM agar tidak tersentral pada sektor-sektor rentan;
Penguatan sistem digital dan kerja sama dengan platform fintech halal;
Ekspansi terbatas ke daerah-daerah dengan komunitas diaspora Aceh, seperti Medan, Jakarta, dan Malaysia;
Pengurangan ketergantungan pada dana APBA, yang saat ini mencapai lebih dari 60 persen dana pihak ketiga di BAS.
Lemahnya Kinerja dan Tata Kelola
Meski kerap disebut sebagai lambang kedaulatan ekonomi Aceh, catatan kinerja Bank Aceh menunjukkan sejumlah kelemahan yang belum tertangani.
Return on Assets (ROA) BAS, misalnya, tercatat hanya 0,5 persen—jauh di bawah rata-rata nasional bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia (1,2%). Tingkat kredit bermasalah (NPL) sempat melampaui 5 persen, menandakan lemahnya fungsi pengawasan dan kontrol risiko pembiayaan.
Sementara itu, rasio Loan to Deposit (LDR) yang melebihi 90 persen menunjukkan bahwa bank ini cenderung terlalu agresif dalam menyalurkan dana, dengan tingkat likuiditas yang tipis.
Ketergantungan terhadap dana pemerintah daerah juga menciptakan risiko politik yang tinggi. Jika dinamika APBA berubah, stabilitas likuiditas Bank Aceh dapat terguncang sewaktu-waktu.
Selain aspek finansial, struktur manajemen Bank Aceh juga menjadi sorotan. Beberapa analis menilai bahwa pergantian direksi yang terlalu sering—termasuk pemberhentian mendadak Dirut pada 2021—lebih banyak didorong motif non-profesional dan politis.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
