EDR Merilis 10 Kriteria Ideal Gubernur Aceh

Kamis, 7 Oktober 2021

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

EDR Merilis 10 Kriteria Ideal Gubernur Aceh

BANDA ACEH (MA) – Emirates Development Research (EDR) merilis sepuluh kriteria ideal Gubernur Pemerintah Aceh. EDR sangat beralasan melakukan riset dan analisa untuk orang nomor satu di Aceh, karena kegagalan tata kelola Pemerintah Aceh memanajerial pemerintahan.

Begitu penegasan Usman Lamreung; Peneliti EDR. Pada mediaaceh.co.id. Kamis, 7 Oktober 2021 di Banda Aceh. Dia melihat bahwa; indikatornya adalah kegagalan pembangunan yang terus terjadi meski didukung oleh sumber daya alam dan anggaran yang melimpah.

BACA JUGA...  Kampung Blang Kolak II Ikuti Lomba Tingkat Provinsi Tahun 2023

Meski berlimpah anggaran; berbanding terbalik dan menempatkan Aceh sebagai provinsi yang terus tertinggal dalam segala aspek kehidupan, bahkan menduduki peringkat pertama sebagai daerah termiskin.

“Ini mengindikasikan betapa lemahnya kualitas kepemimpinan politik yang selama ini berkuasa di Aceh, tegas Usman.

Tak ada pilihan lain bagi Aceh, kecuali itu; mendorong transformasi kepemimpinan politik yang kuat dan visioner; serta mampu membangun pondasi kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh di masa mendatang.

BACA JUGA...  Laskar Panglima Nanggroe Minta Gubernur Aceh Pilih Dirut BAS yang Berintegritas

Untuk kepemimpinan politik di tingkat Gubernur, dengan beranjak pada cermatan atas beberapa titik lemah kepemimpinan Gubernur Aceh selama beberapa periode ini, maka kami menawarkan kriteria ideal Gubernur Aceh ke depan, dengan karakter dan kualitas seperti berikut;

Berita Terkait

Murdhani: Tanah Adat dan Tanah Garapan Punya Dasar Hukum Berbeda
DPRK dan Pemkab Aceh Aceh Utara Sepakati APBK Perubahan 2026 Rp2.93 T
Ayah Wa Diapresiasi IPAU atas Respons Bencana
Banjir Terus Mengancam
Upah Belum Dibayar, Pekerja: Kami Kekantor Tapi Tidak Ditanggapi 
Dana Bencana Rp51,6 Miliar di Aceh Selatan Diduga Langgar Aturan 
Wabup Asel Jabat Ketua PMI
Tarmizi Age Minta BPK Audit SKPA

Berita Terkait

Senin, 28 September 2026 - 07:58 WIB

Murdhani: Tanah Adat dan Tanah Garapan Punya Dasar Hukum Berbeda

Sabtu, 26 September 2026 - 21:03 WIB

DPRK dan Pemkab Aceh Aceh Utara Sepakati APBK Perubahan 2026 Rp2.93 T

Sabtu, 26 September 2026 - 20:27 WIB

Banjir Terus Mengancam

Sabtu, 26 September 2026 - 20:15 WIB

Upah Belum Dibayar, Pekerja: Kami Kekantor Tapi Tidak Ditanggapi 

Jumat, 25 September 2026 - 20:41 WIB

Dana Bencana Rp51,6 Miliar di Aceh Selatan Diduga Langgar Aturan 

Berita Terbaru

Ilustrasi

PEMERINTAHAN

Murdhani: Tanah Adat dan Tanah Garapan Punya Dasar Hukum Berbeda

Senin, 28 Sep 2026 - 07:58 WIB

NEWS FEATURE

400 Sertipikat PTSL Diserahkan di Bendahara

Minggu, 27 Sep 2026 - 22:06 WIB

RAGAM BERITA

SWI Aceh Barat Dapat Apresiasi di Festival Literasi

Minggu, 27 Sep 2026 - 19:34 WIB