Namun, persoalan serius muncul pada kelompok masyarakat yang berada di desil 8 dan 9. Secara klasifikasi, kelompok ini dianggap mampu, tetapi kenyataannya di lapangan masih banyak yang tergolong miskin dan tidak memiliki penghasilan tetap. Akibatnya, mereka tidak masuk dalam skema pembiayaan kesehatan, sehingga kesulitan mengakses layanan medis.
Kondisi tersebut, lanjutnya, telah memicu kritik dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai bahwa pembagian desil yang tidak berbasis realitas sosial hanya akan melahirkan kebijakan yang timpang dan tidak tepat sasaran.
M. Rani juga menyoroti kebijakan pembiayaan yang hanya berhenti pada desil 7, meskipun Pemerintah Aceh saat ini telah membuka ruang bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan dan revisi terhadap penetapan desil. Ia menilai langkah tersebut belum cukup jika tidak diikuti dengan pembenahan data secara menyeluruh.
“Pemerintah tidak boleh bersembunyi di balik angka statistik. Ketika masyarakat miskin tidak ter-cover hanya karena terklasifikasi di desil 8 atau 9, padahal faktanya tidak memiliki penghasilan, maka itu merupakan bentuk pengabaian terhadap hak dasar warga negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa jika kebijakan tersebut terus dipaksakan tanpa evaluasi, maka tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Ia menyebut kondisi ini bisa masuk dalam kategori maladministrasi, terutama jika terdapat unsur pembiaran terhadap data yang tidak valid.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
