Direskrimsus Polda Aceh Akan Cek Perkembangam Kasus Pidana Korupsi Gayo Lues

  • Bagikan

 234 total views,  1 views today

Direskrimsus Polda Aceh Akan Cek Perkembangam Kasus Pidana Korupsi Gayo Lues

BANDA ACEH (MA)  – Kepala Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polisi Daerah (Polda) Aceh, Sonny Sonjaya, SIK menegaskan via Whatsapp, pihaknya akan cek perkembangan perkara dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dana Hibah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan dana Cooprate Social Responsibilty (CSR) peruntukkan 10 kelompok tani di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Rabu, 8 September 2021 di Banda Aceh.

Pernyataan kepala Direskrimsus Polda Aceh itu, terkait pernyataan Praktisi Hukum Maripatua Purba, SH yang meminta Markas Besar (Mabes) Polri untuk mem-backup jajarannya didaerah yaitu Polres Gayo Lues.

Purba meminta Polda Aceh untuk segera merampungkan perkara dugaan pemotongan bantuan dana CSR dari Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren tahun 2020 sebanyak 10 kelompok Tani. Dengan jumlah untuk tiap-tiap kelompok Tani sebeaar Rp100 juta rupiah.

Ditambahkan Purba, jika proses lidiknya sudah rampung maka segera tingkatkan prosesnya kepenyidikan agar segera dilakukan proses hukum terhadap siapa calon tersangkanya.

“Tinggal koordinasi dengan OJK dan Lalu audit ke BPKP untuk mendapatkan penghitungan kerugian Negaranya,” jelas Purba pada mediaaceh.co.id di Banda Aceh.

Dijelaskan Purba; Konstruksi Kasus tersebut Sebelumnya dimana Dana bantuan CSR Bank Aceh peruntukkan bantuan 10 Kelompok Tani dicairkan oleh bank Aceh.

Setelah bantuan itu sampai kerekening kelompok tani, kemudian ada oknum mendatangi para kelompok tani melakukan pemotongan yang besarannya Rp90 juta rupiah dari Rp100 juta rupiah dan kepada kelompok tani Penerima bantuan hanya diberikan Rp10 juta rupiah saja.

“Sebelumnya juga polres Gayo Lues sudah memeriksa 12 orang saksi terhadap CSR ini“jadi kita meminta Mabes Polri untuk mem-backup penuh kinerja polres Gayo Lues untuk segera menuntaskan beberapa Kasus diantaranya,kasus hibah KONI,kasus hibah PKK dan hibah lainnya,” Jelasnya.

Proses hukum yang dilakukan terhadap beberapa kasus tersebut harus tuntas, agar tidak menjadi keraguan publik dalam penegakan hukum.

Dimana percepatan proses hukum perkara tersebut, selain penegakkan hukum yang berkeadilan juga untuk kepentingan Masyakarat luas.

“Apapun alasannya oknum tersebut harus ditindak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dinegara kita ini,” pungkas anggota Peradi Aceh itu. Ditambahkan apa yang dilakukan oknum tersebut bukanlah hal yang patut dicontoh. [Syawaluddin].

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Malu Achh..  silakan izin yang punya webs...