Sabang yang digadang-gadang menjadi kawasan strategis dengan status pelabuhan bebas, lanjutnya, belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Kondisi tersebut membuat harapan masyarakat Aceh seolah hanya menjadi mimpi yang belum terwujud.
Usman Lamreung menilai, sudah saatnya Dewan Kawasan Sabang (DKS), dalam hal ini Gubernur Aceh, mengambil langkah tegas dengan melakukan audit menyeluruh terhadap manajemen dan pengelolaan aset di tubuh BPKS.
“Hasil evaluasi tersebut nantinya bisa menjadi dasar untuk menetapkan kebijakan dan langkah reformasi secara menyeluruh. Ini penting agar berbagai persoalan klasik seperti dugaan korupsi, lemahnya manajemen, dan ketidakteraturan aset bisa segera dituntaskan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kelemahan dalam fungsi pengawasan menjadi salah satu akar persoalan. Oleh karena itu, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap kinerja Dewan Pengawas BPKS agar reformasi berjalan efektif dan lembaga ini bisa kembali ke jalur yang benar dalam menjalankan mandatnya.(R)
Halaman : 1 2
