BPJS Hanya Tanggung Biaya Pasien Gawat Darurat, DPRK Aceh Tamiang Tolak

Merujuk kesepahaman ini, BPJS Kesehatan membuat matriks ketentuan penjaminan dan penagihan klaim IGD.

“Kalau tidak masuk dalam matriks itu, BPJS tidak menangung beban biaya pasien. Artinya hanya pasien yang berkriteria gawat darurat yang perawatannya ditanggung,” ujar Dekdan.

Dekdan menilai kebijakan yang dilakukan ini jelas merugikan masyarakat dan berpotensi membuat kegaduhan.

Dekdan menegaskan bahwa Komisi III DPRK Aceh Tamiang menolak kebijakan yang dilakukan serta meminta BPJS Kesehatan mempermudah urusan pelayanan masyarakat.

“Kami mendukung penuh semua kebijakan pemerintah, tapi kami menilai kebijakan BPJS tidak berpihak kepada masyarakat. Hari ini masyarakat kita banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, jangan lagi dipersulit,” tegasnya.

Langkah Mundur

Sementara itu Wakil Ketua Komisi III DPRK Aceh Tamiang Sugiono Sukandar menambahkan kebijakan BPJS Kesehatan yang tidak lagi menanggung pasien non-kriteria gawat darurat merupakan langkah mundur.

Menurut anggota dewan tiga periode dari Partai Gerindra ini mengatakan seharusnya di era pemerintahan baru, BPJS berbenah meningkatkan pelayanan masyarakat.

“Ini langkah mundur. Hari ini semua elemen di Aceh Tamiang sedang memikirkan solusi meningkatkan kapasitas ruang rawat inap, tiba-tiba muncul kebijakan begini,” kata Sugiono.

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya