BPJS Hanya Tanggung Biaya Pasien Gawat Darurat, DPRK Aceh Tamiang Tolak

Terlalu Kaku

Disisi lain anggota Komisi III, Irwan Effendi dari PNA meminta kebijakan ini dievaluasi. Penerapan kriteria gawat darurat yang ditetapkan BPJS dinilai terlalu kaku dan tidak sejalan dengan program pemerintah yang tengah berjuang meningkatkan kualitas kesehatan penduduk.

“Program makan bergizi yang sedang berjalan contoh pemerintah sedang semangat meningkatkan kualitas kesehatan warganya, sudah jelas tumpang tindih dengan kebijakan BPJS,” kata Irwan Effendi.

Direktur RSUD Muda Sedia, dr Andika Putra : Kebijakan baru BPJS Kesehatan bertentangan dengan Perpres 82/2018 dan Permenkes 47/2018.

Ternyata Bertentangan

Menurut Direktur RSUD Muda Sedia, dr Andika Putra, SpPD, FINASIM, MHKes kebijakan baru BPJS Kesehatan yang hanya menanggung biaya pasien gawat darurat dinilai bertentangan dengan Perpres 82/2018 dan Permenkes 47/2018.

Hal itu disampaikan usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama BPJS Kesehatan di Ruang Komisi III DPRK Aceh Tamiang. Senin, 3 Februari 2025.

“Setelah kami telaah isi berita acara bersumber dari referensi Perpes 82 tahun 2018 dan Permenkes 47 tahun 2018. Bila dibaca lebih mendalam, ternyata bertentangan dengan Pasal dan Bab yang sudah diatur dalam Perpres dan Permenkes ini,” kata Andika.

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya