Banda Aceh (MA)- Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat memberikan pertimbangan untuk membebaskan Mursyidah yang berstatus janda miskin dan memiliki dua anak, minimal hukuman percobaan.
“Permintaan ini, berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan demi keadilan,” ungkap Sekretaris Jenderal Forkab Aceh Boy Satriawan, MP melalui pesan WhatsApp kepada media mediaaceh.co.id, Minggu 3 November 2019.
“Mursyidah dijadikan terdakwa atas pengrusakan pangkalan elpiji yang berada di Gampong Meunasah Masjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe”.
Kronologis terjadinya pengrusakan itu bermula, dari adanya sejumlah warga Gampong Meunasah Masjid, Kecamatan Muara Dua Lhokseumawe mengamuk di pangkalan elpiji, mereka membanting dan mendobrak pintu toko bernama Bright Gas UD Herianti, sembari mengeluarkan sumpah serapah, karena kesal tidak kebagian gas elpiji 3 (tiga) Kilogram,” ujar Boy.
Menurut pengakuan pemilik pangkalan Bright Gas UD Herianti kepada warga, bahwa stok elpiji dipangkalan sudah habis. Sementara itu warga telah antri berjam-jam untuk mendapatkan elpiji tiga Kilogram. Namun warga tidak percaya begitu saja, sehingga mereka mendobrak pintu untuk masuk kedalam toko guna memastikan kebenaran pengakuan dari pemilik pangkalan tersebut.
“Meski sempat berupaya menghalau warga, akhirnya warga berhasil menerobos masuk kedalam toko, setelah berada didalam warga menemukan tiga tabung gas elpiji 3 Kilogram yang tutup segelnya rusak. Padahal baru saja truk pengangkut elpiji 3 Kilogram mengantar ratusan tabung, tapi dibilang habis.
Sedangkan Mursyidah pernah bekerja di pangkalan tersebut lalu dipecat, setelah dua bulan bekerja dengan upah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), karena tidak mau mendukung kecurangan yang dilakukan oleh pemilik pangkalan yang menipu dan membohongi warga dengan mengatakan habis, padahal disembunyikan,” ujar Boy mengutip berita AJNN 15 Agustus 2019.
Berdasarkan peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga Liquefied Petroleum gas tabung 3 Kilogram.
Pasal 11.
Badan usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro.
Pasal 12.
Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg wajib menjamin ketersediaan LPG Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro.
Pasal 13.
(1) Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram dilarang mengekspor LPG Tabung 3 Kilogram.
(2) Badan usaha dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14.
Badan usaha dan masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Elpiji 3 Kilogram diperuntukkan bagi keluarga pra sejahtera. Elpiji 3 Kilogram hanya dikhususkan bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro,” tegas Sekjen Forkab Aceh.
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.
Aturan mengenai sasaran subsidi elpiji ini juga tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2009. Di Permen ESDM tersebut mengatur bahwa elpiji bersubsidi 3 Kilogram di peruntukkan hanya penggunaan rumah tangga dan usaha mikro.
Berdasarkan hal tersebut, Forkab Aceh memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat meninjau kembali Perkara yang dilakukan oleh Mursyidah sebelum memberikan putusan terhadapnya tanggal 5 November 2019, berdasarkan sebab terjadinya pengerusakan tersebut dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pemilik Pangkalan LPG “Bright Gas UD Herianti”.
Selain itu, Boy juga menambahkan, berdasarkan hasil temuan dilapangan oleh masyarakat dan pengakuan pribadi Mursyidah yang pernah bekerja di pangkalan tersebut serta berdasarkan Undang – Undang Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62.
“Forkab Aceh berharap, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang terhormat dapat melihat nilai lain dari kasus ini bukan hanya dari aspek yuridis, namun juga dari aspek sosiologis. Maka kita meminta kepada Hakim agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya, minimal hukuman percobaan terhadap Mursyidah,” tutup Boy Satriawan. (Ahmad Fadil)
