Musda Yusuf mengkritik keras kebijakan tersebut dengan menyesalkan biaya ratusan juta untuk konten.
Hal seperti itu bukti kegagalan empati, di masa efesiensi anggaran dan kesulitan rakyat yang bisa menguburkan empati dan membakar emosi rakyat.
Dia membandingkan antara kebutuhan rakyat melalui pelaku UMKM dengan konten, di mana anggaran Rp. 679 Juta, setidaknya bisa membantu 67 pelaku usaha dengan asumsi Rp.10 Juta/pelaku usaha.
Atau, dengan asumsi biaya Rp. 50 Juta untuk 13 keluarga miskin dapat memiliki rumah yang layak. Alih-alih, uang tersebut untuk membayar jasa influencer dan konten yang minim manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat.
“Padahal, jika program yang menyentuh persoalan mendasar rakyat, maka tanpa dibayar pun rakyat akan membuat postingan media sosial, untuk membangun citra pemimpinnya. Kenapa harus menghambur-hamburkan uang daerah di tengah kondisi anggaran yang memprihatinkan,” katanya.
Kebijakan ini kian dipandang ironis bila dihubungkan dengan langkah awal pemerintahan Illiza-Afdhal yang sempat menuai polemik dimana pembelian empat unit mobil dinas baru menelan hingga Rp. 5,45 Milyar.
Di Banda Aceh sendiri, UMKM yang jumlahnya lebih dari 15 ribu unit masih membutuhkan akses modal dan pasar.




