BANDA ACEH | MA — Biaya operasional untuk mengisi konten IG dan tiktok pemerintahan Illiza-Afdhal disorot sejumlah kalangan.
Pasalnya, dana yang yang digelontorkan Pemko Banda Aceh terlalu besar yang mencapai Rp. 600 Juta lebih, sehingga pemerintahan Illiza Sa’aduddin Jamal dan Afdhal dinilai tidak sensitif terhadap nasib masyarakat kota.
Salah satu dari banyak pihak itu yakni Ketua DPD Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Banda Aceh, Musda Yusuf.
Sebagaimana realise yang disampaikannya ke mediaaceh.co.id, Selasa, (9/9), bahwa kebijkan Wali Kota Illiza, tidak memberikan solusi nyata bagi perbaikan ekonomi masyarakat.
Dia menyorot keras kebijakan tersebut yang menurutnya mengabaikan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan perbaikan ekonomi.
“Di tengah kondisi ekonomi yang masih rapuh, keputusan itu menegaskan bahwa pemimpin kota lebih sibuk mengurusi bayangan citra di layar gawai ketimbang wajah nyata warganya yang berjuang membeli beras,” kata Yusuf.
Yusuf mengutip SIRUP Kota Banda Aceh, bahwa pengadaan konten Instagram dan TikTok sepanjang April hingga Desember 2025 terlalu besar di tengah kesulitan ekonomi rakyat.
Illiza dinilai tidak pantas lagi untuk mencitrakan diri, karena sedia citra diri itu sudah cukup baginya selaku figur publik. Kecuali, yang bersangkutan “gila citra.
