Lhokseumawe (MA) – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (BEM FH Unimal) melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) RI.
BEM FH Unimal yang ikut serta dalam audiensi tersebut adalah Muhammad Fadli (ketua BEM), Arie Prayoga (Sekjend BEM),dan Muhammad Willy (Kabid aspirasi mahasiswa). Perwakilan BEM FH Unimal tersebut disambut langsung oleh Juru bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah S.H dan pegawai KPK lainnya.
Muhammad Fadli ketua BEM FH Unimal menyampaikan kepada media, Jum’at (29/11) bahwasanya tujuan kami untuk audiensi dengan KPK adalah untuk menyampaikan langsung berbagai indikasi kasus korupsi yang ada di Aceh.
“Aceh dengan gelontoran dana Otsus yang luar biasa, namun masih menduduki posisi Daerah termiskin Se pulau Sumatra.Tentunya ada manajemen keuangan yang salah disini,” sebut Fadli.
“Kami ingin KPK dengan wewenang pencegahan dan penindakan bisa lebih memonitoring Provinsi Aceh.
Agar masyarakat Aceh bisa terlepas dari kemiskinan dan bisa hidup lebih sejahtera kedepannya ketika tikus-tikus berdasi ini bisa dimusnahkan,” mintanya Fadli.
Dirinya juga menyampaikan, yang paling urgensi adalah terkait Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Dimana kedua Kabupaten dan Kota ini saling kejar-kejaran sebagai Kabupaten atau Kota termiskin se- Provinsi Aceh.
Pertumbuhan ekonomi masyarakat nya stagnan,tidak ada perubahan yang signifikan.
“Apalagi Kota Lhokseumawe yang masih hangat dengan korupsi pengadaan sapi yang masif,yang telah terjerat Beberapa pejabat di dalamnya,” ujar Fadli.
Lanjutnya, kemudian juga terkait pembatalan tender rumah dhuafa oleh pemerintah Provinsi Aceh dan terkait pengadaan mobil dinas yang nominalnya sampai 100 Milyar.
“Tadi mas Febri jubir KPK saja sampai terkejut dengan pengadaan mobil dinas yang sampai 100 milyar jumlahnya.
Padahal yang lebih urgensi adalah pembangunan rumah dhuafa,bukan pengadaan mobil dinas,” tutur Muhammad Fadli.
Kemudian kami juga menyampaikan kasus dugaan korupsi uang untuk Kombatan GAM sejumlah 650 milyar yang kasus nya stagnan di Kejati Aceh sampai saat ini.
Alhamdulillah tadi respon KPK sangat baik. KPK akan segera menyikapi dan menindak lanjuti apa saja laporan-laporan yang kami sampaikan tadi.
Kita lihat kedepan nya jika ada pejabat yang berbuat salah mungkin dia akan memakai rompi termahal yang akan diberikan oleh KPK. Pejabat Aceh yang jahat dan menyengsarakan Rakyatnya dengan cara korupsi selama ini berhati-hatilah. Karena kita semua tidak tau kapan KPK akan turun ke lapangan.
Kita semua harus mendukung segala tindakan KPK atas nama kebenaran
Karena korupsi adalah musuh kita bersama. Tutup Muhammad Fadli selaku ketua BEM FH universitas Malikussaleh.(Ril).
