JAKARTA (MA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya transformasi layanan pertanahan demi meningkatkan kepuasan masyarakat. Hal itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor ATR/BPN, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
“Kita akan berfokus pada bagaimana transformasi dan percepatan pelayanan. Karena, seperti yang kami sampaikan bahwa tugas pokok kita di Kementerian ATR/BPN ini adalah layanan di bidang pertanahan,” ujar Nusron.
Transformasi layanan yang dimaksud salah satunya adalah penyederhanaan birokrasi. Dengan memangkas prosedur berbelit, masyarakat diharapkan bisa mendapatkan kepastian layanan lebih cepat dan mudah. Nusron menegaskan, simplifikasi birokrasi tidak boleh mengorbankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan, dan keakuratan.
“Tetapi, proses simplifikasi ini tidak boleh mengurangi dimensi keakuratan, dimensi prudensialitas, kemudian dimensi compliant-nya, dimensi ketaatan dan kepatuhan,” tegasnya.
Selain itu, Nusron juga mengusulkan perubahan struktur organisasi di tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) BPN maupun Kantor Pertanahan (Kantah). Perubahan ini akan menyesuaikan dengan beban layanan dan luas wilayah kerja, sehingga efektivitas sumber daya manusia (SDM) dapat ditingkatkan.
Rapim ini diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ATR/BPN secara luring. Sementara itu, Kepala Kanwil BPN dan Kepala Kantah dari seluruh Indonesia turut hadir secara daring.
Transformasi layanan pertanahan menjadi salah satu fokus utama Nusron Wahid sejak menjabat Menteri ATR/Kepala BPN. Ia menekankan, birokrasi harus hadir sebagai fasilitator yang memudahkan, bukan justru menyulitkan masyarakat. (JM/RT)
