“Semakin besar nilai investasi dan dampaknya terhadap ruang hidup masyarakat, semakin tinggi pula kewajiban pemerintah untuk menjelaskan proses, dasar hukum, identitas para pihak, hingga tahapan pelaksanaannya secara terbuka,” katanya.
APEL Green Aceh berharap Komisi Informasi Aceh dapat memeriksa sengketa tersebut secara objektif dan memastikan hak masyarakat atas informasi publik terpenuhi. Menurut mereka, putusan dalam perkara ini akan menjadi preseden penting bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan di Aceh.
“Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya akses terhadap dokumen, melainkan kepercayaan publik. Investasi yang dibangun di atas keterbukaan akan memperkuat legitimasi pembangunan. Sebaliknya, investasi yang diselimuti ketidakjelasan berpotensi memunculkan spekulasi, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan risiko konflik di masa mendatang,” tutup Rahmad.(Rul)
