example banner

oleh

APDESI : Stop Lakukan Pembohongan Publik

example banner

example banner

Laporan | Iqbal

Bireuen (MA) – Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bireuen, Bahrul Fazal M. Puteh menilai sikap Pemkab Bireuen telah mengeluarkan pernyataan yang keliru dan menyesatkan dihadapan masyarakat yang bertentangan dengan regulasi dasar hukum Undang Undang Desa dan telah mengabaikan dan melanggar Peraturan Pemerintah yang berlaku, diduga telah melakukan suatu mufakat pembohongan publik oleh jajaran Eksekutif Bireuen.

Hal itu dikatakan Bahrul Fazal M Puteh kepada Media ini Jum’at, (13/11) dalam menanggapi pernyataan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bireuen, Zamri SE yang dimuat pada Harian Serambi Kamis, 12 November 2020.

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Pemda Bireuen sebagai alasan ketiadaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Siltap kepada Pemerintah Desa (Keuchik) dan jajaran Perangkat Desa merupakan alasan yang tidak realistis dan rasional yang menimbulkan ketidakpercayaan Pemdes terhadap Pemkab Bireuen yang suka membuat kebijakan kegaduhan yang menyesatkan ditengah masyarakat Bireuen.

Setelah itu Keuchik Cot Bada, juga berpegang pada dasar hukum dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

Lanjutnya, dalam PP nomor 11 Tahun 2019 tersebut secara jelas dan tegas disebutkan sumbernya dari ADD/ADG, bukan dari DAU Tambahan,kata Bahrul Fazal sambil mengingatkan.

Artinya, jelas Bahrul, bukan kewajiban dan kewenangan pemerintah pusat, tetapi kewajiban tersebut jelas jelas menjadi kewenanangan pemerintah Kabupaten/Kota, berdasarkan pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 96 PP Nomor 43 Tahun 2014, disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD), “paling sedikit minimal 10% dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima setiap kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD/APBK), setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Bukan 10%, tetapi paling minimal paling sedikit 10%. Jika alokasi 10% tidak cukup maka Pemkab Bireuen wajib menaikkan persentase ADG sehingga memenuhi ketentuan hukum sebagaimana acuan landasan pada PP 11 tahun 2019 dalam porsi “Kue Pembangunan APBK Bireuen 2021,” Terangnya Bahrul.

Menurutnya, jika alasan Pemkab Bireuen memotong Siltap Keuchik dan jerih/honor hak kesejateraan Aparatur Gampong karena tidak ada lagi DAU Tambahan, hal tersebut jelas jelas merupakan suatu alasan mengada-adan yang mengarah pembodohan dan pembohongan publik yang mana dalam PP Nomor 11 Tahun 2019 telah menetapkan ambang batasan minimal terendah Siltap Keuchik yang wajib dipenuhi oleh Pemkab Bireuen tanpa menyebutkan sumber anggarannya dari DAU Tambahan, tetapi dari ADD/ADG yang dimasukan dalam mata APBK Murni Bireuen.

Alokasi DAU tambahan untuk Siltap tahun 2020, sebut Bahrul, dialokasikan sebagai bantuan yang bersifat sementara untuk memenuhi celah fiskal dalam penyetaraan Siltap. Begitu kapasitas fiskal Pemkab Bireuen dianggap mencukupi, maka alokasi tersebut ditiadakan.

Sebut Bahrul, dari sisi fiskal keuangan daerah Bireuen, soal penerimaan DAU tahun anggaran 2020 setelah refocussing sesuai PMK 35 tahun 2020 adalah Rp. 819,5 Milyar, yang terdiri dari DAU Formula sejumlah Rp. 750,5 Milyar dan DAU Tambahan Rp. 68,9 Milyar (PPPK & Bantuan Penyetaraan Siltap).

Sedangkan lanjutnya lagi, di tahun 2021, Pemkab Bireuen menerima DAU sejumlah Rp. 827,7 Milyar.
Artinya, dari sisi fiskal, penerimaan DAU tahun 2021 justru meningkat tajam 8,1 Milyar lebih tanpa DAU Tambahan Siltap. Untuk penerimaan DBH hanya berkurang 3,2 Milyar dari tahun 2020.

“Ini sangat aneh, jika tahun 2020 Pemkab Bireuen mampu mengalokasikan kebutuhan Siltap pasca refocussing mata anggaran dalam ADG sesuai PP Nomor 11 Tahun 2019, namun yang menjadi pertanyaan nya, ” kenapa tahun anggaran APBK 2021 kedepan Bupati dan Tim TAPD tidak mampu mengalokasikan nya terhadap hak kesejahteraan kepala desa dan jajaran aparatur perangkatnya yang diluar standar ketetapan pemerintah di Bireuen ini berani dilakukan,” ujarnya.

Sedangkan sumber penerimaan DAU daerah dari transfer pusat tahun depan 2021 begitu meningkat dari tahun 2020 ini yang sedang berjalan tinggal 2 bulan lagi, tapi mengapa tiba tiba Pemkab Bireuen tahun depan tidak mampu memenuhinya kebutuhan Siltap, beber Keuchik Cot Bada ini.

Ada apa sebenarnya dengan pola sistem manajemen pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Bireuen APBK tahun 2021 dan siapa yang bermain dengan uang rakyat sesuka hatinya?

“Kami jajaran wadah APDESI yang didalamnya terkumpul Pemerintah Desa, telah menganggap Pemkab Bireuen sedang berupaya melawan kebijakan Pemerintah Pusat dengan menciptakan alasan yang tidak mencerminkan aspek kemanusian yang adil dan beradab serta tidak patuh terhadap norma norma hukum, seperti yang telah di formulasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP),” sebut Bahrul.

Jika tahun 2021 Siltap Keuchik dan aparatur Gampong dipotong secara semena-mena dengan sesuka Pemkab Bireuen, maka tidak tertutup kemungkinan pada tahun-tahun kedepan berikutnya, tentu kita khawatir akan terus terjadi pemotongan karena PP Nomor 11 tahun 2019 tidak lagi menjadi garis demarkasi landasan bagi Pemkab Bireuen, ujarnya lagi.

Jajaran APDESI tidak akan tinggal diam untuk menyampaikan persoalan aspirasi Pemerintah Desa ini kepada Anggota DPRK Bireuen dari Komisi I, DPR RI komisi V, Dan Komite I DPD RI serta Menteri Dalam Negeri dan Kemendes RI terkait akibat ketidakpatuhan Bupati Bireuen terhadap rencana pemangkasan Siltap terkait hak hak pendapatan kesejahteraan jajaran Pemerintah Desa, mulai dizalimi yang akan merampas hak hak kami Pemdes dengan tindakan sewenang- wenangnya pemda Bireuen, diduga diluar kepatutan yang mengabaikan Peraturan Pemerintah(PP No.11 Tahun 2019 berdampak sangat luar biasa mendiskriminasi seperti menindas hak hak perangkat desa oleh tim TAPD dibawah kendali kontrol Bupati Bireuen Dr H Muzakkar A.Gani SH, M.Si ,” pungkas Bahrul Fazal.(*).

example banner

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA..