Mereka meminta agar distribusi gas bersubsidi tersebut dialihkan ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa masing-masing, guna memastikan gas tersebut sampai kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
Mahasiswa menilai pemerintah Aceh perlu bertindak cepat dengan membuat Qanun yang mengatur alih distribusi gas 3 Kg kepada BUMG.
Desakan ini muncul setelah berulang kali terjadi kelangkaan gas LPG 3 Kg di berbagai daerah di Aceh, dengan harga jual yang jauh di atas HET. Mahasiswa berharap dengan adanya perubahan distribusi melalui BUMG, masalah ini bisa segera teratasi.
“Masyarakat berhak mendapatkan gas bersubsidi dengan harga yang sesuai dan tanpa harus khawatir kehabisan stok di pangkalan. Kami tidak akan tinggal diam melihat penderitaan masyarakat akibat distribusi yang tidak adil ini,” pungkas mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh tersebut.(R)
