example banner

oleh

APBK Diterima, Fraksi Buat Catatan

example banner

example banner

Laporan | Syawaluddin

KUALASIMPANG (MA) – Sidang Paripurna Pengesehan Anggaran Pembangunan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2021, sudah diketuk Palu oleh Pantia Anggaran (Panggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang. Dua malam lalu, Senin, 30 November 2020.

Meski berjalan alot, akhirnya pihak eksekutif bernafas dengan lega, Ketua DPRK Aceh Tamiang, Supriyanto mengetukkan tiga kali palu pertanda APBK Aceh Tamiang tahun Anggaran 2021 lolos. “Tuk…tuk…tuk”, begitu palu diketuk, Wakil Bupati Aceh Tamiang Tgk. Insyafuddin, terlihat sumringah.

Ada beberapa catatan penting dari fraksi Tamiang Sepakat, terkait Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tamiang, Pendidikan Tatap Muka. Meski fraksi itu menyetujui APBK Tahun Anggaran 2021 dengan catatan.

Belajar Tatap Muka Harus

Miris, jika Kabupaten Aceh Tamiang tidak memberlakukan belajar tatap muka. “Sama seperti melakukan pembodohan terhadap anak usia sekolah yang tersistematis, sebab sudah terlalu lama stag proses belajar mengajar,” tegas Juru Bicara Fraksi Tamiang Sepakat, Herawati. Seperti dilansir mediaaceh.co.id. Rabu, 2 Desember 2020.

Hera—sapaan akrab Herawati—yang membacakan pandangan fraksi setebal 8 halaman, adalah bagian dari catatan fraksi pada eksekutif.

Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe yang masuk dalam kategori Zona Orange, proses belajar mengajar tetap dilakukan dengan tatap muka.

“Kenapa Aceh Tamiang tidak melakukan itu, saya pikir, ini sangat miris. Pun begitu, kan ada batasan bagaimana belajar tatap muka itu dilkukan, agar tidak menciptakan cluster baru pada dunia pendidikan,” jelas Hera.

Meski masuk daftar Zona Orange, Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, tetap memberlakukan belajar tatap muka.

Itu dilkukan, disamping tidak tertinggal kurikukum, juga menjaga kualitas pendidikan di Aceh pada umumnya tetap terjaga.

“Kami membantah pernyataan saudara Bupati Mursil beberapa waktu lalu, bahwa proses belajar tatap muka belum dapat dilakukan, pernyataan itu yang kami tidak setuju, banyak cara dan sistem untuk melakukan belajar tatap muka,” katanya.

Rapat pendapat akhir Fraksi itu, langsung dipimpin Ketua DPRK Aceh Tamiang didampingi Wakil Ketua Fadlon. SH dan M. Nur, Hadir juga Wakil Bupati Aceh Tamiang H.T Insyafuddin, ST, Forkopimda, Anggota DPRK Aceh Tamiang, dan Kepala OPD sejumlah dinas.

Sidang berjalan lancar, meski beberapa fraksi, menerima pengesahan APBK Tahun Anggaran 2020 tersebut penuh dengan catatan.

PDAM Minim Layanan

Fraksi Tamiang Sepakat tidak hanya menyorot dunia pendidikan, juga Badan Usaha Milik Kabupaten (BUMK) menjadi target. Seperti PDAM Tirta Tamiang, yang dirasa belum mampu memberikan pelayanan prima.

Menurut mereka, PDAM Tirta Tamiang masih belum dapat memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan untuk masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.

Selama ini, kata Erawati, pihaknya masih kerap menerima laporan dan keluhan masyarakat bahwa distribusi dan kualitas air yang sampai ke masyarakat saat ini sangat buruk dan memprihatinkan.

“Baik dari segi pendistribusian yang sering terhambat, maupun kualitas air yang sangat keruh,” kata Erawati.

Untuk itu, pihaknya mengingatkan dan mengharapkan Bupati Aceh Tamiang untuk dapat mengevaluasi kinerja PDAM Tirta Tamiang terkait masalah itu, sehingga pelayanan yang di terima masyarakat nantinya dapat menjadi lebih baik,” katanya.

Erawati juga mengingatkan Bupati Aceh Tamiang agar membuat perencanaan yang matang terkait pembangunan infrastruktur sebelum melaksanakannya.

“Jadi pembangunan itu tidak asal jadi yang dapat bermanfaat dan tepat guna serta dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang secara luas,” Pungkasnya. (*)

 

 

example banner

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA..